pkssiak.org, Jakarta - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD
terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD
DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan
komunikasi informal.
"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara
Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur
dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana (aleg dari
PKS -ed) saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.
Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum
mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.
"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.
Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak
interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.
"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi
bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar
Sani.
Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani
mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya.
Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya. (detik)
