Oleh: Ragil Nugroho
 

pkssiak.org - Apa yang terjadi pada PKS [Partai Keadilan Sejahtera] saat ini mengingatkan pada peristiwa “Razia Agustus Sukiman” 1951—sebuah kejadian untuk menjegal konsolidasi PKI [Partai Komunis Indonesia]. Bisa jadi “razia” terhadap orang-orang PKS akan terus berlanjut: besok, misalnya, Anis Matta ditangkap, lusa Hilmi Aminuddin, minggu depan Fahri Hamzah atau yang lain. Pada titik ini mungkin pengalaman PKI menghadapi situasi krusial bisa menjadi referensi bagi PKS.

Setelah dipukul secara politik dengan episode ditangkapnya Luthfi Hasan oleh KPK, PKS mampu berkonsolidasi dan bangkit. Dalam Pilkada di dua propinsi besar di Indonesia—Jawa Barat dan SumateraUtara—PKS bisa muncul sebagai jawara. Kini PKS berusaha digodam lagi melalui kasus Acmad Fathanah—persis mendekati Pilkada di Jawa Tengah. Pun, tahun 1951 PKI digencet habis-habisan oleh kabinet Sukiman. Setelah berhasil menata diri setelah diporak-porandakan pada Peristiwa Madiun 1948, PKI lewat Aidit dan Politbiro berhasil memperkuat partai. Tatkala usaha itu baru berjalan, PKI dikejar-kejar atas tuduhan palsu dengan sebuah kejadian yang kemudian bermuara pada “Razia Agustus Sukiman”.

Apa sebenarnya “Razia Agustus” itu? Dan, bagaimana PKI menghadapi situasi krisis itu?

Berikut uraiannya:

Usaha untuk menjegal PKI tak pernah putus-putusnya. Setelah “teror putih” Madiun 1948 yang dilakukan oleh kabinet Hatta, PKI kembali dihadapkan pada usaha kabinet Sukiman untuk “menggangu” konsolidasi partai. Kabinet Sukiman-Suwiro [terkenal dengan sebutan kabinet Su-Su] menandatanggani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu berkaitan dengan Perang Korea yang sedang memanas. Pada saat itu Amerika mendukung Korea Selatan.

Perang Korea tidak bisa dilepaskan dari situasi Perang Dingin yang melibatkan AS dan Uni Soviet. Sebagai bentuk kesetian pada AS, agar terlihat anti kiri kabinet Sa-Su melakukan penangkapan secara membabi buta terhadap orang-orang komunis. Penangkapan tersebut didasarkan pada tuduhan palsu, yakni aksi penyerbuan sekelompok pemuda berkaos “Palu-Arit” ke kantor polisi di Tanjung Periuk. Atas tuduhan rekayasa tersebut orang-orang PKI secara liar. Kurang lebih 2.000 orang yang dianggap komunis ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Tak mengejutkan memang. Dalam operasi gadungan tersebut banyak sekali terjadi kesalahan dalam penangkapan. Peringkusan atas diri Abdulah Aidit—ayah DN AIdit—merupakan kekeliruan paling menggelikan dan koyol. Abdullah Aidit merupakan anggota DPR dari fraksi Masyumi [satu partai dengan Sukiman sendiri]. Hanya karena sama-sama ada kata “Aidit” di namanya, ia ditangkap. Sutan Syahrir [musuh politik PKI], Ang Yan Gwan pendiri Suratkabar Sin Po dan Siauw Giok Tjhan, juga ditangkap padahal tidak ada hubungannya dengan PKI. Mereka ikut disapu bersih hanya karena disangkutpautkan dengan PKI.

Mengapa di muka disebut “tuduhan palsu” terhadap PKI? Ketika digelar pengadilan secara terbuka terhadap tokoh-tokoh yang ditangkap, tuduhan bahwa PKI menjadi dalang dalam “aksi Tanjung Priok” tak pernah terbukti. Bahkan ketika Kabinet Su-Su akhirnya jatuh, terkuak bahwa “Razia Agustus” dilakukan sebagai balas budi terhadap Amerika atas bantuan yang diberikan, dan “aksi Tanjung Priok” hanya buatan mereka sendiri. Sebuah rekayasa yang memang digunakan untuk menghancurkan PKI yang tengah membangun organisasinya.

Walaupun pimpinan PKI seperti DN Aidit lolos dari penangkapan, “Razia Agustus” sempat menggoyahkan partai karena banyak kader-kader terbaik di daerah ditangkap.  Dalam tulisan Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia [tulisan ini dibuat tahun 1954], Aidit mengakuinya:

“Razia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Januari 1951 baru saja enam bulan mulai dengan pekerjaannya mengonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan di mana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani.”

Tapi Aidit dan Politbiro PKI tak lintang pukang. Kekuatan partai segera direkatkan kembali. PKI bekerjasama dengan kekuatan nasionalis anti Amerika mengisolasi kabinet Sa-Su. Aliansi yang digalang PKI akhirnya berhasil merobohkan kabinet Sa-Su sehinga “Razia Agustus” tidak berhasil membuat mesin partai rusak lebih parah. Artinya, PKI tidak tinggal diam, tapi melawan kekuatan anti-demokrasi yang akan menghancurkan partai. Keberhasilan ini menumbuhkan kepercayaan diri pada kader-kader PKI yang sebelumnya tertekan karena diburu-buru. Aidit menuliskan sebagai berikut:

“Beberapa anggota yang pada permulaan Razia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika “Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil menciptakan “Peristiwa Madiun” kedua, karena di mana-mana ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.”

Sudah tepat PKS melakukan perlawan yang gigih terhadap lawan-lawan politiknya. Demokrasi liberal tak ubahnya medan pertarungan para Gladiator. Sudah sewajarnya siap berlawan kapan saja. Hanya saja kekurangan PKS sepertinya terletak pada belum berhasilnya membangun kekuatan yang lebih luas dengan kelompok-kelompok lain. Terlihat PKS sendirian. Yang dihadapi PKS merupakan kekuatan politik yang sudah menjangkar kuat sejak Orde Baru dan menguasai jaringan media yang luas. Mereka terus menerus menggiring opini sampai pada usaha untuk pembubaran PKS [PKS perlu berhati-hati dengan media yang dikelola jebolan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Media inilah selain media tentara yang telah menfitnah PKI habis-habisan sehingga berujung pada pembantaian jutaan orang-orang komunis yang tak bersalah paska tragedi 1965]. Giringan pembubaran partai ini sama persis dengan tindakan yang dilakukan kekuatan anti demokrasi pada tahun 1965 yang terus menerus berupaya agar PKI dibubarkan. Tak bisa lain, usaha pembubaran partai seperti itu mesti dilawan. Di sinilah PKS perlu mengajak kekuatan lain untuk menghadapinya.

Terhadap kerusakan organisasi sebagai akibat dari “Razia Agustus”, PKI mengambil dua langkah. Pertama, melakukan kritik oto kritik alias melakukan evaluasi diri. Langkah ini dilakukan dengan:

“Atas petunjuk-petunjuk Politbiro Sentral Komite, dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali di semua organisasi Partai.”

PKS sudah sewajarnya melakukan apa yang dilakukan PKI: kritik dan self kritik. Ini penting agar orang-orang seperti Acmad Fathanah tidak bisa masuk dalam lingkaran partai. PKS perlu self kritik bahwa partai kurang waspada terhadap orang-orang yang mempunyai potensi akan merusak partai dari dalam. Apabila hal seperti itu tidak diatasi dengan segera, maka lawan politik akan dengan senang hati menggunakannya sebagai senjata. Dalam situasi yang semakin mendidih menjelang Pemilu 2014, kesalahan sekecil biji sawi bisa digunakan untuk menghancurkan partai. Kritik dan self kritik juga penting seperti yang dikatakan Aidit, yakni guna menumbuhkan dikalangan kader: keberanian dan kegembiraan bekerja. Ini penting karena bagaimanapun kader merupakan tulangpunggung partai.

Kedua, yang dilakukan PKI guna memperbaiki organisasi setelah “Razia Agustus” adalah  penguatan ideologi para kader. Aidit menuliskan langkah itu sebagai berikut:

“Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razia Agustus dengan apa yang dinamakan ‘diskusi teori’ yang diadakan secara periodik, di samping apa yang dinamakan ‘diskusi tentang pekerjaan praktis’ yang juga dilakukan secara periodik di dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai.”

Tujuan serangan musuh selain untuk membuat partai terpojok secara politik juga mengkondisikan agar kader-kader partai demoralisasi [patah semangat]. Para lawan-lawan politik PKS tentu berharap pukulan mereka yang bertubi-tubi dengan mengeksploitasi Fathanah, misalnya, yang digambarkan dekat dengan pimpinan partai dan mimiliki moral yang “cacat” karena berhubungan dengan perempuan-perempuan yang dikesankan “tidak baik”, akan membuat kader partai demoralisasi.

Lawan politik tahu bahwa salah satu kekuatan PKS terletak pada kader-kader partai yang militan. Lawan politik PKS ingin menunjukkan: “Itu lho pimpinamu bejat. Kalian hanya ditipu saja selama ini. Kalian disuruh berjuang sementara pimpinanmu asyik masyuk dengan para perempuan.” Tak mengherankan kalau opini semacam itu terus diolah dari detik ke detik. Cara-cara semacam itu paling kotor karena menjadikan perempuan senjata untuk menyerang lawan politik, telah meletakkan perempuan dalam derajat terendah: menjadikannya tumbal dan permainan politik.

Bila opini yang dikembangkan musuh bisa membuat kader demoralisasi, maka akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan maha besar. Nah, di sinilah apa yang dilakukan PKI dengan mengadakan “diskusi teori” menjadi penting artinya. Tujuannya agar selain para kader bisa meningkat kemampuan teoritisnya—yang sangat dibutuhkan untuk kerja-kerja pengorganisiran—juga bertujuan supaya para kader tidak mudah termakan propaganda lawan. Ibaratnya, penguatan ideologi merupakan perisai. Jangan sampai sibuk menangkal serangan lawan sehingga lupa memperkuat perisai dikalangan kader. Lawan akan tertempik sorak ketika para kader PKS tercerai berai secara ideologi dan tidak melakukan kerja-kerja pengorganisiran. Adalah benar menangkal serangan lawan, tapi konsolidasi ideologi tak bisa ditanggalkan.

Di sini bisa diambil titik simpul: yang dilakukan PKI tepat. “Razia Agustus” yang sempat membuat partai limbung bisa diatasi melalui tahapan-tahapan kerja seperti yang telah diuraikan di muka. Sebagai buktinya, PKI berhasil masuk 4 besar dalam Pemilu 1955. Kalau PKS bisa melewati situasi krusial seperti PKI, maka tidak menutup kemungkinan target menjadi 3 besar dalam Pemilu 2014 akan bisa tercapai. Semuanya tergantung pada PKS sendiri.***

Lereng Merapi. 12.05.2013


*http://tikusmerah.com/?p=587