pkssiak.org - Dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg), terungkap banyak hal berkaitan dengan rentannya pertahanan
negara. Hal itu disebabkan kurang optimalnya pemanfaatan Lemsaneg oleh
Lembaga/Kementerian RI.
Anggota
Komisi I dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan hal itu. Sebab
masalah pertahanan adalah hal utama di era modern dan keterbukaan
informasi ini.
Ada
kerentanan, lanjut Mardani, ketika dokumen dan data negara tidak
diamankan dengan sandi. Kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran ujian
negara, data KPU termasuk kebocoran di lembaga negara lainnya karena
sangat sedikit yang menggunakan Lemsaneg dalam melindungi data mereka.
"Betapa
berbahayanya jika BPKP menerima laporan dari Gubernur dan lain-lain
terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat di-trace atau malah di
hack/crack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh/negara
lain," kata Mardani di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(27/5/2013).
Masalah
lain juga di Alat Komunikasi Satelit (Alkomsat). Menurut Mardani, yang
tidak memiliki standar dan tidak compatible. Selain itu masih
menggunakan alat jammer dari Israel. "Kami protes keras untuk hal ini.
Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka
hubungan diplomatik apapun dengan negara tak bertuan itu," ucap dia.
Di
sisi lain, ujar Mardani, patut disayangkan Kepala Lemsaneg malah masih
berharap dapat presentasi di depan Presiden dan dihadiri lembaga negara
lain. Yakni untuk dapat membuat nota kesepahaman (MoU) dalam menguatkan
pertahanan sandi di Indonesia.
"Masalah
sandi negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan
lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah menjadi
macan Asia, dan pernah mendunia dengan sebagai penyelenggara KTT di
tahun 1955. Eksistensi bangsa negara jauh lebih utama," tukas Mardani
mengingatkan agar Presiden lebih proaktif untuk hal ini.
