PKS : Belum Akui Kemerdekaan Kosovo, Indonesia Kehilangan Momentum

pkssiak.org - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Sidik menyatakan, upaya mendorong pemerintah untuk  memberikan  pengakuan kepada republik Kosovo sudah dibicarakan di komisinya dan semua sepakat namun belum menjadi suara DPR (belum dibawa ke paripurna). Secara pribadi, Mahfud Sidik sangat setuju kemerdekaan Kosovo diakui oleh pemerintah Indonesia.


“Kalau tidak kita kehilangan momentum dalam percaturan politik dunia dan juga kehilangan momentum secara ekonomi,” ucap politisi PKS itu  dalam diskusi publik, “Mengapa Tidak Mengakui Kosovo” yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis, (16/5/2013).

Diskusi dibuka langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. H. Din Syamsuddin, dihadiri sejumlah tokoh dan aktifis LSM, seperti mantan ketua MPR DR. KH. Hidayat Nurwahid, ketua MUI DR. H. Amidhan, utusan presiden Kosovo  serta Duta Besar Serbia dan duta Besar Suriah

Sedangkan Dekan FISIP  UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta Prof. DR. Bachtiar Effendi   menyatakan, mungkin Indonesia  ingin menjadi negara yang 198 dari 197 negara  PBB yang akan mengakui republik Kosovo.

" Dan  sebenarnya, diakui atau tidak diakui, kemerdekaan Kosovo tidak akan  berkurang atau berlebih,” ucapnya.

Karena itu, tambah Bachtiar,  tidak ada alasan untuk tidak mengakui kemerdekaan republik Kosovo, bahkan dia berpendapat Indonesia seharusnya menjadi negara pertama yang memberikan dukungan.

Din Syamsuddin menyatakan, tidak ada alasan Indonesia untuk tidak mengakui kehadiran  Republik Kosovo karena dukungan dunia kepadanya terus mengalir.  Kemerdekaan Kosovo bukanlah gerakan separatis, melainkan gerakan perjuangan memerdekakan diri yang sah, karena ia sangat berbeda sekali dengan  bekas induknya, Serbia, baik secara historis, kultural maupun  agama. 

“Indonesia harus mengakui kemerdekaan Republik Kosovo,kalau tidak berarti mengingkari tujuan kemerdekaan kita  sendiri, yakni menciptakan perdamaiandunia yang  abadi dan keadilan sosial,” jelas Din.

Ketakutan pemerintah jika pengakuan  Republik Kosovo akan berimbas kepada gerakan Papua merdeka tidak beralasan.

“Tidak diakui pun gerakan Papua merdeka tetap berjalan, bahkan sekarang mereka membuka kantor di London Inggris. Jadi tidak ada korelasinya. Permasalah Papua berbeda dengan Kosovo. Jadi pemerintah jangan mengambil politik ngele’ , ambigu dan pengecut, ” tegas Din.[muhammadiyah/im]

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App