pkssiak.org - PDIP mendesak KPUD Bali membatalkan rapat pleno penetapan hasil Pilgub Bali yang akan digelar besok Minggu 26 Mei 2013. Juru bicara DPD PDIP Bali, Made Suparta beralasan, pihaknya melihat banyak keganjilan dan kecurangan pada Pilgub Bali 15 Mei lalu.
Indikasi kecurangan itu, kata Suparta, terjadi sangat massif dan terstruktur di beberapa daerah di wilayah Bali. Melihat hal itu, partainya meminta kepada KPUD Bali untuk membuka formulir C1. “Namun, sayang meski hal itu dimungkinkan dalam aturan, tetapi KPU kabupaten/kota maupun KPU Bali enggan melakukan hal itu. Untuk
itu kami meminta hentikan pleno yang
akan dilakukan besok, sampai kita ada komunikasi,” ujarnya, dalam
keterangannya di Kantor KPUD Bali, Sabtu (25/5/2013). Menurut
Suparta, kecurangan massif yang menyebabkan berkurangnya suara paket
Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) itu terjadi di
beberapa daerah seperti di Kabupaten Buleleng, Karangasem, Badung,
Tabanan dan Klungkung. “Laporan sudah kami masukkan ke Panwas dan sudah
dilaporkan ke KPU. KPU mestinya menindaklanjuti baik diminta maupun
tidak diminta,” imbuhnya.
Bagi partai asuhan Megawati itu, berdasarkan situasi lapangan tersebut, mengacu kepada fakta di lapangan, maka membuka formulir C1 merupakan hal mendesak untuk mengungkap kecurangan. “Ini sangat empirik, ada fakta otentik yang terjadi di lapangan. Ini keadaan emergency. Kita wakil rakyat. Kepedulian kita bagaimana terhadap rakyat. Suara rakyat harus dikawal,” tegasnya.[bp/suaranews]
Bagi partai asuhan Megawati itu, berdasarkan situasi lapangan tersebut, mengacu kepada fakta di lapangan, maka membuka formulir C1 merupakan hal mendesak untuk mengungkap kecurangan. “Ini sangat empirik, ada fakta otentik yang terjadi di lapangan. Ini keadaan emergency. Kita wakil rakyat. Kepedulian kita bagaimana terhadap rakyat. Suara rakyat harus dikawal,” tegasnya.[bp/suaranews]
