Pengamat: SBY Sudah Tegas Sama Inggris, Tegasnya Dimana?

 pkssiak.org - Presiden SBY diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Inggris terkait pendirian kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Hingga puncaknya merebak wacana pengembalian gelar Kesatria Salib Agung yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II kepada presiden Yudhoyono.
Tetapi menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menyatakan bahwa masalahnya bukan hanya pada presiden, namun juga rakyat Indonesia pun harus mengambil sikap karena Papua bagian dari Indonesia. Dengan tegas ia menyatakan bahwa Inggris telah memecah belah Indonesia, nafsu kolonialnya bangkit lagi.
“Kalau presiden tegas, saya setuju kita mesti bersikap jelas kepada Inggris. Dari masalah kecil bisa menjadi besar dan kita harus tegas menghadapi Papua. Ini kan Gus Dur yang membiarkan dari awal, hingga akhirnya seperti ini,” jelas Arbi saat dihubungi Beningpost.com perihal pendirian kantor perwakilan Papua di Oxford, Inggris, Senin (6/5).
Arbi menganjurkan sebaiknya bukan hanya pemerintah yang tegas, tapi rakyat Indonesia juga harus tegas bahwa apakah Papua akan kita pertahankan atau tidak. Ia pun mengingatkan jangan sampai kecolongan lagi seperti Timor Timur. Boleh ada referendum, tetapi referendum untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya orang Papua, karena orang Papua pasti setuju dia keluar dari NKRI.
“Maka dari itu, mulai sekarang orang Indonesia harus bersikap jelas, jangan main-main antara nasionalisme dengan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Keduanya harus serius, tidak boleh salah satu dimenangkan. Dalam hal ini SBY dan rakyat Indonesia harus turun tangan, kalau tidak kita akan kecolongan lagi. Apa yang kita takuti sama Inggris, orang mereka sedang bangkrut, mereka hidupnya lebih susah kok.”
Arbi mengatakan bahwa sudah sejak beberapa hari lalu, SBY mengatakan kita harus bersikap tegas, tapi tegasnya apa?! Ia mengira wacana pengembalian gelar Kesatria Salib Agung itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada urgensinya. Ia justru menanggapi harus bisa menimbang-nimbang kebijakan yang harus dilakukan, misanya dengan melakukan mogok diplomasi,
“Saya kira tolak saja bahwa kita tidak terima itu, karena Papua bukan negara. karena Papua itu bagian dari Indonesia, harus ada persetujuan dari Indonesia dia bikin kantor itu,” lanjut Arbi.
Arbi menimpali bahwa semestinya kasus ini bisa diselesaikan dengan diplomasi, bangsa Inggris hanya bisa ngomong saja, bahwa Oxford itu punya kebangsaan sendiri bukan di bawah pemerintahan Inggris. Arbi menilai itu hanya tipu-tipu dari bangsa Inggris.
“Dewan Oxford itu kan pemerintahan di Oxford, Oxford adalah bagian dari Inggris, inggris dibawah perdana menteri, kok enak aja dia bicara nggak bertanggung jawab, itu urusan Oxford. Enak saja! Itu yang harus dilawan. Bangsa Inggris mau membodohi kita dengan argumennya yang tolol,” pungkasnya.
[beningpost]

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App