Seorang wanita muslim Rohingya Myanmar berada dalam sebuah perahu bersama bayinya dalam pelariannya ke Bangladesh |
“Pemerintah Myanmar berada di balik kerusuhan yang terjadi di Rohingya dan ingin menghilangkan etnis Muslim di sana,” kata Heri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5).
Selain itu, Heri menyebutkan adanya tim khusus yang disebut Rohingya Elimination Group (REG). REG merupakan sebuah kelompok yang dibuat untuk menghilangkan etnis Muslim di Myanmar yang terkenal dengan 969.
Kelompok ini sengaja dibentuk untuk menyisihkan etnis Muslim dan juga melakukan provokasi terhadap warga dengan distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim.
Heri yang baru saja pulang dari Myanmar pada Rabu (1/5) kemarin menyebutkan, kondisi Muslim Rohingya yang berada di kamp pengungsian pinggir laut harus bertahan dengan keterbatasan sandang dan pangan.
“Di sana mereka membutuhkan tempat yang bisa menampung mereka, makan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya,” tambahnya. “Sebagaian besar bantuan berasal dari LSM yang berasal dari berbagai negara seperti, Qatar, Uganda, Prancis dan termasuk UNHCR”.
Dia mengingatkan kepada seluruh LSM, lembaga atau instansi yang akan membantu Rohingya, jika ingin membantu sebaiknya melalui LSM yang bertugas di sana. Karena hal itu akan memungkinkan bantuan langsung sampai ke pengungsi-pengungsi Muslim Rohingya.
Heri juga menyampaiakan penyesalannya terhadap pemerintah Indonesia yang mayoritas Muslim atas lambannya dan kurangnya kepedulian terhadap Muslim Rohingya.
“Perlu diketahui oleh pemerintah Indonesia, Muslim Rohingya sudah menganggap Muslim Indonesia seperti “abang” mereka, yang sudah seharusnya membantu dan memberi perlindungan kepada Muslim yang ada di sana”.
Muslim Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar sejak kemerdekaan negara tersebut pada 1948.
Menurut laporan yang dirilis Organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) pada Senin (21/4), lebih dari 125.000 Muslim Rohingya telah secara paksa terusir dalam dua gelombang kekerasan pada Mei dan Oktober 2012 lalu. (nr/mina/dakwatuna)