"Mobil PKS" | Kultwit Penjelasan @MahfudzSiddiq
By: Abul Ezz
Kamis, 16 Mei 2013
0
pkssiak.org -
@MahfudzSiddiq
Wasekjen PKS, Ketua Komisi I DPR RI
- Ada yg bertanya kenapa kendaraan2 dinas PKS atas nama perorangan, bukan partai? Hmm.. Baiklah saya perjelas agar ceto welo-welo.
- Kami ini bukan lembaga negara yg dibiayai APBN/APBD shg tdk boleh ada aset lembaga yg diatasnamakan perseorangan.
- Kami juga bukan perusahaan yg semua aset bergerak dan tidak bergeraknya hrs tercatat dalam neraca dan laporan keuangan.
- Karena semua aset perusahaan dibiayai oleh penghasilan usahanya. UU Parpol bahkan larang memiliki perusahaan.
- Kami juga bukan Yayasan, sbg badan hukum yg skrg ini menjadi wajib pajak. Krn banyak yayasan profit-oriented.
- Maka aset Yayasan hrs atas nama lembaganya, bukan perseorangan krn sbg wajib pajak harus laporkan kekayaannya.
- Kami juga bukan Ormas atau LSM, yg saat ini tidak diatur UU khusus shg tidak ada regulasi ttg sumber dana dan kekayaannya.
- Sejumlah Ormas dan LSM yg didanai dari luar negeri sering dipersoalkan keabsahan dan transparansi pendanaannya.
- Tapi kami adalah parpol yg diatur dalam UU tersendiri. Ada regulasi ttg sumberdana dan laporan keuangannya secara periodik.
- Aset mobil (dinas) PKS diatasnamakan perorangan krn mengacu kepada kategorisasi kelembagaan tsb. Meski bisa saja an partai.
- Hindari pajak? Tentu tidak. Karena partai dalam UU bukan wajib pajak.
- Hindari laporan harta kekayaan? Pasti tidak. Karena UU tdk meminta partai laporkan kekayaan. Tapi hanya keuangannya.
- Kendaraan (dinas) PKS bayar pajak? Pasti. Semua punya BPKB dan STNK. Tidak ada yg mangkir pajak kendaraan.
- Hindari pajak progresif? Tentu tidak. Karena ketentuan itu baru bbrp tahun, smntr kami punya kendaraan sejak 1999 bahkan jg sblmnya.
- Kalau ada pengatasnamaan untuk lebih dari 1 kendaraan, ia pasti kena ketentuan pajak progresif.
- Beberapa kendaraan yg berasal dari wakaf/hibah kader masih gunakan nama pemilik asalnya.
- Ada alasan lain? Ya pasti. Mobilitas fungsi kendaraan PKS tinggi. Dlm riwayatnya sebagian dihibahkan ke wilayah & derah yg butuhkan mobil.
- Shg atas nama perorangan lebih mudahkan proses mutasi. Sbg contoh batuan mutasi bbrp kendaraan tuk NAD paska Tsunami.
- Sebagian kendaraan juga dialihkan kepada kader2 tertentu yg mobilitas dakwahnya tinggi tp tak punya kendaraan.
- Tapi ada alasan yg lebih mendasar. Sbg badan hukum, parpol bisa bergantinama jika tak penuhi aturan Electoral Treshold.
- Andai itu terjadi, maka semua aset atas nama partai akan ikut hilang legalitasnya. Harus balik nama sesuai nama baru partai.
- Kok atas nama sopir? Baiklah saya memang harus terus lakukan #taaruf agar makin jelas dan terbuka.
- Mungkin saja ada aset kami atas nama orang2 yg skrg bertugas sbg sopir, satpam, kasir atau sekjen DPP.
- Kami ini jamaah dakwah yg memandang dan perlakukan orang bukan dari posisi pekerjaannya. Sopir bisa lbh bertakwa dari pimpinan.
- Secara organisasi, mereka punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Mau OB atau Presiden. Sama.
- Bahkan secara jenjang keanggotaan, ada sopir DPP yg lebih tinggi dari seorang Wasekjen misalnya.
- Di zaman nabi, Bilal seorang pria berkulit hitam asal budak. Miskin dan lemah pendidikan. Tapi dlm Islam ia dimuliakan.
- Jadi keliru membuat "kasta" di PKS berdasarkan posisi dan jenis pekerjaan.
- Semua staf yg ditugaskan membantu unsur2 pimpinan di PKS adalah mereka yg teruji komitmen organisasinya. Sopir diantaranya.
- Jika anda datangi rumah seorang sopir PKS, bisa jadi hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Tapi kok ada mobil atas namanya?
- Baginya, mobil itu bukan harta kekayaannya. Tapi salah satu amanah dakwah yg dipercayakan kepadanya.
- Sebagaimana dirinya yg siap ditugaskan sebagai da'i dan juga sopir seorang pimpinan/qiyadah dakwahnya.
- Tahun 1999-2004 ada seorang kader yang setia menyopiri seorang ustadz di Cirebon. Skrg beliau menjabat Ketua DPD.
- Jadi kosakata "sopir" bagi kami dan anda, sangat mungkin akan sangat berbeda. Kami menyebut kosakata itu tanpa ke-nyinyir-an.
- Dulu kami punya Presiden partai yg sblmnya seorang PNS dan tidak punya latar sbg aktivis organisasi apalagi politik.
- Berikutnya beliau pernah jadi menteri dan sekarang menjabat walikota. Biasa saja bagi kami.
- Semoga para aktivis dan pejuang "kebebasan" benar-2 bisa bebaskan pikirannya dari kelas-2 sosial berbumbu perendahan.
- Kami akan tetap terbuka dgn ragam komentar Anda, karena itu akan jadi ruang terbuka kami berkomunikasi dgn Anda. Salam cinta!
DPD PKS Siak - Download Android App
