pkssiak.org - Walau merasa telah dikriminalisasi oleh kekuasaan, calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Misbakhun, menyatakan dirinya tak memiliki dendam.
Apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya tak memiliki niat menggunakan jabatan itu untuk membalas dendam dan mencari-cari kesalahan pihak yang pernah menyakitinya.
Hal itu diungkapkan Misbakhun dalam fit and proper test calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Senin (13/5).
Dia merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI, Zulbahri, yang mempertanyakan sikapnya atas pihak yang selalu memojokkannya.
"Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam," kata Misbakhun.
"Sejak awal saya katakan tak ada dendam kepada perorangan dan lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya yang masih muda."
Dia lalu ditanyai anggota DPD lainnya, Sofwat Hadi, soal putusan kasusnya di MA, dimana dirinya diputus bebas dalam kasus pemalsuan L/C terkait Bank Century.
Misbakhun menjelaskan bahwa isi putusan itu adalah dirinya dinyatakan bebas murni, sekaligus hakim membatalkan putusan pengadilan di bawah MA yang sempat memenjarakannya.
Kemudian putusan itu juga mewajibkan rehabilitasi nama baik, serta dikembalikannya harkat, martabat, dan posisi Misbakhun. Sayangnya hingga saat ini, sebagian putusan itu belum

dilaksanakan. "Tapi saya pastikan, saya menyatakan bahwa semua ini adalah resiko politik karena saya konsisten membongkar kasus Century. Saya terima dan jalani resiko itu. Saya jalani upaya hukum, saya diputus salah dijalani, saya gunakan jalur hukum juga demi merehabilitasi nama saya," tegas Misbakhun.
"Lalu bagaimana belakangan ada pemberitaan yang menyatakan hakim putusan anda diduga disuap?" tanya Anggota DPD RI, Sarah Mboeik.
"Soal tuduhan hakim, itu serangan balik ke diri saya. Bagi saya karena kekuasaan tak pernah mau kalah terhadap musuhnya," jawa Misbakhun tegas.
Para anggota DPD juga menanyai Misbakhun soal keputusannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Menjawab itu, Misbakhun mengatakan sejak awal serius ingin menjadi anggota BPK. Itu sebabnya dia tak ngotot mendapat nomor urut 1 di dapilnya di Jawa Timur, tapi menerima nomor urut 5.
Dia juga berjanji, apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya takkan memanfaatkan jabatan itu demi 'membantu orang-orang Golkar' lepas dari jeratan audit BPK.
"Saya takkan main-main. Terlalu besar resikonya bagi lembaga BPK bila seperti itu," tandas Misbakhun.
Dalam fit and proper test hari ini, DPD juga mengetes separuh dari 22 calon anggota BPK. Calon lainnya yang dites adalah mantan jurnalis Pawito, mantan Deputi Kemenneg BUMN Muchayat, John Reinhard Sihombing, dan Dodi Hidayat.
John Reinhard, dalam paparannya, mengatakan diperlukan perluasan objek pemeriksaan dari pusat sampai ke daerah. Hal itu diperlukan demi lebih kuatnya cakupan audit BPK.
"Itu demi memperoleh kondisi konkret tentang keuangan negara dan keuangan daerah yang sebenarnya," kata John Reinhard.(bs)