 |
| Suswono, Mentan RI |
Suswono mengaku, pos-pos yang paling banyak dipangkas anggarannya adalah belanja barang non-operasional dan perjalanan dinas. Namun, kata dia, beberapa pos belanja strategis turut disunat. Semisal, program peningkatan produktivitas lahan padi, cetak sawah baru, bantuan benih kopi ke daerah, serta pengembangan kawasan sentra buah-buahan.
"Walaupun sudah diupayakan, namun dalam rangka penghematan nasional tidak dapat dihindari dengan memangkas pelaksanaan program operasional. Bukan dihentikan, tapi ditunda sampai anggaran memungkinkan," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjamin pemotongan anggaran operasional tidak mengganggu target produksi pertanian nasional. Dia mencontohkan, pemangkasan dana peningkatan produktivitas lahan padi dilakukan pada kawasan binaan yang sudah bisa dilepas.
"Penghematan untuk lahan SLPTT jagung, padi, dan kedelai difokuskan pada area pemantapan yang produktivitasnya sudah tinggi, sehingga target produksi padi, jagung, dan kedelai nasional tetap aman," kata Suswono.
Pos strategis lain yang dananya disunat adalah Direktorat Jenderal Hortikultura dan Peternakan. Suswono mengakui menyunat anggaran itu bisa menimbulkan kekhawatiran, apalagi harga daging sapi, buah, dan sayur masih tinggi.
Namun, dia menegaskan, selain mengakali sasaran dana operasional supaya tidak merugikan masyarakat, pihaknya menempuh strategi lain yaitu mengurangi unit cost kegiatan.
"Pemangkasan di level satuan harga. Jadi misalnya areal tebu yang mendapat bantuan operasional berkurang tapi tidak akan berpengaruh pada capaian produksi. Demikian pula kelompok peternak tidak berkurang, tapi unit kegiatan yang kita kurangi," paparnya.
Secara total, Kementan memangkas 8,2 persen anggarannya tahun ini. Sehingga setelah pemotongan anggaran, dana yang dikelola kementerian teknis ini menjadi Rp 16 triliun.
Beberapa anggota Komisi IV tetap tidak sepakat dengan pilihan Kementan memangkas anggaran operasional dan bantuan sosial. Salah satunya Jazuli Fawaid dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menilai beberapa kegiatan strategis bagi pengembangan pertanian malah dipotong lebih besar dibanding belanja barang.
"Kementerian ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menurut saya tidak tepat belanja modal seperti cetak sawah baru dikurangi, seharusnya yang dipotong belanja barang," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menargetkan pemangkasan Rp 24 triliun anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hampir semua kementerian maupun lembaga terkena pemotongan anggaran.
Hanya dua kementerian yang terbebas dari pemotongan anggaran, yaitu pendidikan Kemendiknas dan Kementerian Agama.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tetap berada pada posisi 2,48 persen. Selain itu, kebijakan ini diambil agar pemerintah dapat menjaga defisit anggaran sebelum melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi .[noe/mdk/kabarpks]
