 |
| Mardani Ali Sera, Anggota Komisi I DPR RI FPKS |
pkssiak.org, Jakarta - Anggota
Komisi I DPR, Mardani Ali Sera menilai pemanfaatan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) dalam sistem pertahanan negara selama ini masih kurang
optimal. Padahal, banyak dokumen negara berklasifikasi rahasia yang
harus diamankan dengan persandian.
"Hal itu sangat disayangkan karena masalah pertahanan adalah hal utama
di era modern dan keterbukaan informasi," ujar Mardani di DPR, Jakarta,
Senin (27/5), usai Rapat Komisi I DPR dengan Lemsaneg.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, dari raker itu terungkap adanya
kerentanan dokumen dan data negara yang tidak diamankan dengan sandi.
Kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran ujian negara, data KPU, ataupun
kebocoran dokumen di lembaga negara lainnya, kata dia, karena Lemsaneg
belum dimaksimalkan perannya.
Namun yang jadi kekhawatiran Mardani adalah penggunaan alat komunikasi
satelit di Lemsaneg yang tidak memiliki standar dan tidak compatible.
Bahkan, katanya, Lemsaneg menggunakan alat pengacak (jammer) buatan
Israel oleh Lemsaneg.
"Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar
negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan negara
tak bertuan itu," ucapnya.
Juru Bicara DPP PKS itu juga menyayangkan sikap pasif Kepala Lemsaneg
Mayjen TNI Djoko Setiadi yang masih berharap diberi kesempatan melakukan
presentasi persandian di depan Presidan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dan pimpnan lembaga tinggi negara lainnya, dalam rangka membuat nota
kesepahaman (MoU) pertahanan sandi Indonesia.
"Masalah sandi negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU
dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah
menjadi macan Asia, dan pernah mendunia dengan sebagai penyelenggara KTT
di tahun 1955. Eksistensi bangsa Negara jauh lebih utama," pungkasnya.(gil/jpnn/kabarpks)
