[InshaAllah] PKS Tak Akan Pernah Kalah dan Dikalahkan
By: admin
Rabu, 29 Mei 2013
0
pkssiak.org - Tahukah
anda, kata teman saya kemarin ketika kami bertemu di Rumah Daun, rezim
SBY memang tidak berpihak kepada petani yang notabene adalah mayoritas
komunitas di negeri ini. Kalaulah dia mencintai demokrasi maka dia harus
berpihak kepada Petani. Cobalah lihat faktanya sejak periode
2004-2009. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada
tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye akan
mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani,
hanyalah bualan belaka.
Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk. Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun.Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Belum lagi konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam konflik agraria setidaknya petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Dan ini terus meningkat sampai kini. Bayangkanlah. Bagaimana rasa kemanusiaan kita orang terdidik yang hidup diberi Allah cukup ilmu dan harta. Apakah ini dibiarkan saja? katanya geram.
Apakah memang begitu adanya ? tanya saya. Hal tersebut memang tidak banyak diketahui oleh kalangan menengah atas yang tinggal dikota besar. Katanya. Karena kelompok menengah diuntungkan oleh geliat investasi akibat liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Ini benar benar menjual potensi lahan kepada kekuatan modal. Lebih jahat ketimbang Belanda ketika era colonial yang hanya memberikan konsesi lahan selama 75 tahun.
Belum lagi dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate). Bila modal berkuasa atas lahan maka modal juga berkuasa terhadap tekhnologi pangan. 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Kalaupun ada program Go-Organic 2010, itu hanya menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia.
Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti, dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Dampaknya jangan kaget bila banyak petani rugi dan akhirnya terpaksa melepas tanahnya dan memilih menjadi buruh tani. Infrastruktur pedesaan yang rusak membuat ongkos hidup menjadi mahal sehingga menjadi buruh migrant dikota lebih baik ketimbang menjadi buruh tani yang dibayar seadanya. Ya platform rezim SBY bersama Partai Demokrat sudah jelas bahwa kalau beli lebih murah kenapa harus produksi. Untuk menjaga stabilitas pangan, pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran subsidi import beras daripada menggunakan dana subsidi itu untuk program pemberdayaan petani berproduksi.
Mengapa PKS dari awal mendukung SBY Tanya saya. Karena kesamaan platform dalam misi keadilan ekonomi dan sosial kepada rakyat kecil khususnya petani. Karenanya SBY setuju memberi posisi Menteri Pertanian kepada PKS. Tapi bulan madu hanya sebentar. SBY mulai bersikap jelas bahwa ia berbeda dengan PKS. Kekuasaan Menteri Pertanian yang bersifat strategis dibidang pangan dilucuti dan dialihkan kepada MenKo Perekonomian dan Menteri Perdagangan, yang keduanya adalah tangan kanan SBY dan pro neolib. Tentu hal ini sangat merugikan misi perjuangan PKS. Apalagi pos APBN untuk pemberdayaan petani dan swasembada pangan selalu dihadang oleh Menteri Keuangan dan kandas di DPR. Selanjutnya adalah pertikaian terselubung terus terjadi dengan terbukti semakin tidak seiramanya team PKS di parlemen dalam mendukung kebijakan SBY.
Kekuatan kartel Produk Pertanian sudah menggurita disemua lini kekuasaan negeri ini dalam bentuk UU dan Peraturan. Namun ada satu kartel produk pangan berupa daging yang sedang berusaha untuk menjadi pengendali di Indonesia. Tujuannya sama dengan produk pertanian lainnya, yaitu menghancurkan kekuatan peternak berproduksi dan membuka peluang ketergantungan akan impor. Itulah yang dihadang dengan sekuat tenaga oleh PKS melalui Menteri dan kader kadernya diseluruh Indonesia. Impor sapi berhasil ditekan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (3/2/2013), realisasi tahun ini merupakan realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun terus menurunkan kuota impor. Tahun 2013 ini impor hanya 15 persen dari kebutuhan nasional. Tahun 2014 akan turun lagi menjadi 10%. Menurut FAO (food and agricultural organization), impor 10% dari kebutuhan nasional sudah masuk kategori swasembada daging. Impor daging ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Tentu negara negara inilah yang meradang marah akibat kebijakan pengurangan impor daging. Isu kenaikan harga daging dan kasus suap quota impor daging sapi sangat kencang gaung politiknya dibandingkan ancaman nasip petani dan peternak yang berada dijurang kemelaratan akibat kebijakan neolib.
Memang citra PKS tercoreng oleh skandal suap yang mana menempatkan Ahmad Fathanah dan Presdien PKS (Lufti Hasan Ishaq -LHI) sebagai tersangka. Apakah benar demikian kasusnya? Tanya saya. Teman itu tidak berkomentar banyak. Dia memang bukan kader PKS. Dia hanya aktifis untuk pemberdayaan Petani. Namun dia hanya ingin mengingatkan bahwa sampai saat ini belum ada bukti LHI terbukti syah melakukan pidana. KPK sedang berusaha mengatur strategi menjadikan LHI sebagai tersangka melalui UU Pencucian uang. LHI bisa saja memang terbukti bersalah dan dipenjara. Namun program PKS membela Petani tidak akan pernah surut.
Ini soal Keadilan dan Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. PKS adalah Partai Idiologi. Lawan mereka sekarang bukan hanya elite politik pro neolib tapi juga adalah TNC ( Transnational Corporation ) yang berada dibalik kartel bisnis Pertanian dan peternakan. Menurutnya , PKS tidak akan pernah kalah dan dikalahkan. Semua kader PKS tahu pasti peta perjuangan mereka. Tahu pasti siapa musuh mereka dan tahu pasti resiko perjuangan itu. Mereka siap untuk itu...begitulah keyakinan mereka dalam mengemban idiologi partai.
By: Erizeli Bandaro
http://culas.blogspot.nl/2013/05/lufti-hasan-ishaq-pks.html?m=1
Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk. Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun.Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Belum lagi konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam konflik agraria setidaknya petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Dan ini terus meningkat sampai kini. Bayangkanlah. Bagaimana rasa kemanusiaan kita orang terdidik yang hidup diberi Allah cukup ilmu dan harta. Apakah ini dibiarkan saja? katanya geram.
Apakah memang begitu adanya ? tanya saya. Hal tersebut memang tidak banyak diketahui oleh kalangan menengah atas yang tinggal dikota besar. Katanya. Karena kelompok menengah diuntungkan oleh geliat investasi akibat liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Ini benar benar menjual potensi lahan kepada kekuatan modal. Lebih jahat ketimbang Belanda ketika era colonial yang hanya memberikan konsesi lahan selama 75 tahun.
Belum lagi dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate). Bila modal berkuasa atas lahan maka modal juga berkuasa terhadap tekhnologi pangan. 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Kalaupun ada program Go-Organic 2010, itu hanya menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia.
Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti, dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Dampaknya jangan kaget bila banyak petani rugi dan akhirnya terpaksa melepas tanahnya dan memilih menjadi buruh tani. Infrastruktur pedesaan yang rusak membuat ongkos hidup menjadi mahal sehingga menjadi buruh migrant dikota lebih baik ketimbang menjadi buruh tani yang dibayar seadanya. Ya platform rezim SBY bersama Partai Demokrat sudah jelas bahwa kalau beli lebih murah kenapa harus produksi. Untuk menjaga stabilitas pangan, pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran subsidi import beras daripada menggunakan dana subsidi itu untuk program pemberdayaan petani berproduksi.
Mengapa PKS dari awal mendukung SBY Tanya saya. Karena kesamaan platform dalam misi keadilan ekonomi dan sosial kepada rakyat kecil khususnya petani. Karenanya SBY setuju memberi posisi Menteri Pertanian kepada PKS. Tapi bulan madu hanya sebentar. SBY mulai bersikap jelas bahwa ia berbeda dengan PKS. Kekuasaan Menteri Pertanian yang bersifat strategis dibidang pangan dilucuti dan dialihkan kepada MenKo Perekonomian dan Menteri Perdagangan, yang keduanya adalah tangan kanan SBY dan pro neolib. Tentu hal ini sangat merugikan misi perjuangan PKS. Apalagi pos APBN untuk pemberdayaan petani dan swasembada pangan selalu dihadang oleh Menteri Keuangan dan kandas di DPR. Selanjutnya adalah pertikaian terselubung terus terjadi dengan terbukti semakin tidak seiramanya team PKS di parlemen dalam mendukung kebijakan SBY.
Kekuatan kartel Produk Pertanian sudah menggurita disemua lini kekuasaan negeri ini dalam bentuk UU dan Peraturan. Namun ada satu kartel produk pangan berupa daging yang sedang berusaha untuk menjadi pengendali di Indonesia. Tujuannya sama dengan produk pertanian lainnya, yaitu menghancurkan kekuatan peternak berproduksi dan membuka peluang ketergantungan akan impor. Itulah yang dihadang dengan sekuat tenaga oleh PKS melalui Menteri dan kader kadernya diseluruh Indonesia. Impor sapi berhasil ditekan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (3/2/2013), realisasi tahun ini merupakan realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun terus menurunkan kuota impor. Tahun 2013 ini impor hanya 15 persen dari kebutuhan nasional. Tahun 2014 akan turun lagi menjadi 10%. Menurut FAO (food and agricultural organization), impor 10% dari kebutuhan nasional sudah masuk kategori swasembada daging. Impor daging ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Tentu negara negara inilah yang meradang marah akibat kebijakan pengurangan impor daging. Isu kenaikan harga daging dan kasus suap quota impor daging sapi sangat kencang gaung politiknya dibandingkan ancaman nasip petani dan peternak yang berada dijurang kemelaratan akibat kebijakan neolib.
Memang citra PKS tercoreng oleh skandal suap yang mana menempatkan Ahmad Fathanah dan Presdien PKS (Lufti Hasan Ishaq -LHI) sebagai tersangka. Apakah benar demikian kasusnya? Tanya saya. Teman itu tidak berkomentar banyak. Dia memang bukan kader PKS. Dia hanya aktifis untuk pemberdayaan Petani. Namun dia hanya ingin mengingatkan bahwa sampai saat ini belum ada bukti LHI terbukti syah melakukan pidana. KPK sedang berusaha mengatur strategi menjadikan LHI sebagai tersangka melalui UU Pencucian uang. LHI bisa saja memang terbukti bersalah dan dipenjara. Namun program PKS membela Petani tidak akan pernah surut.
Ini soal Keadilan dan Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. PKS adalah Partai Idiologi. Lawan mereka sekarang bukan hanya elite politik pro neolib tapi juga adalah TNC ( Transnational Corporation ) yang berada dibalik kartel bisnis Pertanian dan peternakan. Menurutnya , PKS tidak akan pernah kalah dan dikalahkan. Semua kader PKS tahu pasti peta perjuangan mereka. Tahu pasti siapa musuh mereka dan tahu pasti resiko perjuangan itu. Mereka siap untuk itu...begitulah keyakinan mereka dalam mengemban idiologi partai.
By: Erizeli Bandaro
http://culas.blogspot.nl/2013/05/lufti-hasan-ishaq-pks.html?m=1
DPD PKS Siak - Download Android App
