pkssiak.org - Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara mengejutkan membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Anggota Komisi I DPR Mardani Ali Sera menilai tindakan pemerintah Inggris itu sebagai sebuah penghinaan bagi pemerintah Indonesia dan dia menduga ada sebuah rencana besar yang sedang dirancang oleh Inggris terhadap Papua.
“Kejadian Inggris mengizinkan kantor Papua Barat Merdeka juga bagian dari strategi nasionalnya,” jelas Mardani kepada merdeka.com, Senin (6/5).
Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. Salah satunya dengan memberikan ultimatum kepada Inggris untuk segera menutup kantor OPM di Oxford.
“Buat langkah yang tegas, kasih ultimatum. Jika sampai 3 bulan tidak ada indikasi sikap positif pemerintah Inggris, ambil langkah diplomatis tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka,” tutur dia.
Dia menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terlena dengan

gelar yang diberikan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu lalu. Akibatnya, OPM bisa bergeliat di tanah ratu Elizabeth itu. “Lemahnya kita, cuma dengan presiden diberi gelar kebangsawanan dan didatangi investor merasa sudah punya posisi tawar yang tinggi,” tegas dia.
Selain itu, jika dalam enam bulan juga tidak ada itikad baik dari Inggris. Dia meminta agar Indonesia menghentikan hubungan diplomatis dengan Inggris. “Jika enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan hubungan diplomatis kita. Jika tidak juga ada, putuskan hubungan kita,” tandasnya.
Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi memiliki kantor perwakilan mereka di Oxford, Inggris. Sebagaimana disiarkan di laman resmi freewestpapua.org, pembukaan kantor perwakilan ini resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu.
Peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting di Oxford yaitu Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan tentu saja Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda.
Hadir pula pada kesempatan istimewa ini Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.(tl)