 |
| Rohmani - PKS |
pkssiak.org, JAKARTA -- Komisi X DPR sepakat pelaksanaan Kurikulum 2013 yang
dilakukan mulai bulan Juli. Hal itu setelah Komisi X mendengar pandangan
mini fraksi bersama Mendikbud M.Nuh di Gedung DPR, Jakarta, Senin
(27/5/2013).
Diketahui, Fraksi Demokrat setuju untuk pelaksanaan Kurikulum 2013
sehingga tidak perlu diperdebatkan. Sedangkan Fraksi Golkar yang
dibacakan oleh Oce Popong Junjungan mengatakan pihaknya mempersilahkan
kepada Kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum 2013 pada Juli 2013
dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi
antara lain dokumen kurikulum yang benar hingga manajemen pusat hingga
bawah dengan tertata.
"Ketersediaan buku harus dikontrol ketat dari negara," katanya.
Fraksi PDIP juga menyetujui kurikulum 2013 dan menyambut gembira adanya
mata pelajaran Pancasila dan Budi Pekerti. Empat fraksi lainnya yakni
PAN, PKB, Gerindra dan Hanura juga menyetujui pelaksnaan kurikulum 2013.
PAN memiliki catatan agar kurikulum diujicoba terlebih dahulum.
Sementara Fraksi PKS dan PPP meminta kurikulum 2013 ditunda. Anggota
Fraksi PKS Rohmani mengatakan pihaknya menilai manajemen anggaran
kurikulum tidak dilakukan dengan matang. "Koordinasi perencanaan masih
perlu ditingkatkan," imbuhnya.
Selain itu persiapan pelatihan guru tidak dilakukan secara maksimal.
Padahal keberhasilan Kurikulum 2013 ditentukan oleh guru. "PKS
menyatakan kurikulum 2013 tidak siap dilaksanakan tahun ini, belum
menyetujui acuan, dan menunda hingga Juli 2014," tutur Rohmani.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi X Agus Hermanto juga mengetok palu
atas kesepakatan dengan Mendikbud dimana anggaran kurikulum 2013 sebesar
Rp829.427.325.000.
"Sementara usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum
Rp323.813.651.000 akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Agus.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengaku bersyukur dengan adanya
keputusan tersebut. "Wajar kalau engga setuju, biasa saja, sebagaian
besar menyetujui, langsung kita percepat urusan pelatihan sampai dokumen
pendukung yang lain," kata Nuh.
Ia juga berterimakasih atas catatan fraksi yang disampaikan dalam rapat
tersebut. "Kami memberi penghargaan dan terimakasih sebagai bagian
Demokrasi," kata Nuh. (tribunnews)
