Gatot 'Ganteng' Minta Pemkab/Pemko Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM
By: Abul Ezz
Jumat, 03 Mei 2013
0
pkssiak.org, Jakarta - Menyikapi rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan opsi menaikkan harga BBM pada Mei mendatang, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST meminta Pemkab/pemko dan jajaran pemerintah Provinsi untuk melakukan berbagai persiapan. Persiapan perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap stabilitas kondisi ekonomi dan sosial di Sumut.
Hal itu diungkapkan Gubsu menyikapi pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembukaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4). Hadir menteri kabinet, gubernur, bupati/walikota dan Kepala Bappeda masing-masing se tanah air.
Dalam pidatonya SBY mengungkapkan kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah penetapan Perubahan APBN 2013 yang ditargetkannya selesai pada Mei mendatang. Menanggapi rencana tersebut, Gubsu menilai daerah harus mempersiapkan dengan baik, agar rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM tersebut tidak menimbulkan gejolak sosial.
Menurutnya masa-masa sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan juga harus diperhatikan agar jangan sampai ada aksi spekulasi yang menambah kesulitan masyarakat.
"Bila perlu dibentuk desk khusus yang beranggotakan para pemangku kepentingan di setiap daerah sehingga jangan sampai isu kenaikan harga BBM ini berdampak buruk bagi kondisi ekonomi dan sosial," ujar Gubsu.
Gubsu juga sudah menginstruksikan Kepada Bappeda provsu dan jajaran SKPD terkait untuk menyusun program prioritas usulan terkait rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan fokus penanggulangan kemiskinan. Pihaknya berharap pusat dapat meningkatkan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur selain program penanggulangan kemiskinan bersifat bantuan langsung.
Pada pembukaan Musrenbangnas sendiri, SBY yang hadir bersama Wakil Presiden Budiono menginstruksikan agar perubahan APBN 2013 harus sudah selesai pada bulan Mei dimana di dalamnya sudah termasuk program kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak apabila kenaikan BBM akhirnya ditetapkan. SBY menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menaikan harga BBM bila dana kompensasi bagi masyarakat sudah tersedia.
"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya.
Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM. Presiden melanjutkan, apabila DPR sepakat APBNP pada Mei ini, berarti dana sudah tersedia sehingga kenaikan akan segera diberlakukan.
Pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR yang terdiri atas empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH). Selain itu, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.
Terkait pelaksanaan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014, Kepala Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis menjelaskan bahwa selama pelaksanaan Musrenbangnas dan Pra Musrenbang banyak program-program dari kementerian pusat yang masuk ke Sumatera Utara. Rencana program tahun 2014 tersebut menurutnya menunjang menunjang pencapaian visi misi pembangunan Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan. Dia menyebutkan Sumut cukup banyak mendapatkan alokasi tahun 2014 diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang meningkat dari Rp 1,52 T tahun 2013 ini, meningkat menjadi 1,94 T untuk tahun 2014.
TIGA AGENDA NASIONAL
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam meminta para Gubernur dan bupati/walikota serta kementerian lembaga fokus pada mensukseskan tiga agenda nasional dalam menyikapi tahun 2014 sebagai tahun politik. Tiga agenda yang dimaksud adalah menjaga stabilitas sosial politik, ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut SBY ke tiga agenda tersebut memiliki mata rantai satu dengan yang lain. Presiden kemudian merinci penjelasan tiga agenda yang disebutkannya. Untuk agenda pertama, menjaga stabilitas politik, SBY meminta secara khusus agar bupati/walikota proaktif berperan menjaga stabilitas sosial politik hukum dan keamanan pada masa menjelang pemilu 2014. Dia mengungkapkan rentannya terjadi benturan sosial pada masa pemilu tidsk dibiarkan sehingga dapat mempengaruhi keamanan.
Untuk agenda ke dua menjaga ketahanan ekonomi nasional penting di tengah resesi ekoomi dunia yang masih terjadi. Tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, SBY menilai pentingnya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.
"Jangan hanya menyerahkan semua ke sistem pasar, negara maju yang dulu menyerahkan ke sistem pasar, sudah melakuan perbaikan-perbaikan," tegas presiden.
Presiden menilai ekonomi akan tumbuh apabila pengangguran turun, kemiskinan berkurang, tersedia biaya untuk pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur. Untuk itu SBY memita sektor riil harus dibangun.
Sedangkan agenda ke tiga, prioritas penanggulangan kemiskinan masih harus dilanjutkan terutama dalam mengatasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dan inflasi.
Soal opsi kenaikan BBM, SBY melontarkan pertanyaan kepada hadirin yang kemudian dijawabnya sendiri. "Apakah fiskal dan APBN kita sehat? Apakah subsidi sudah memberatkan apbn dan tidak sepat sasaran? " tanya presiden.
Dikatakan SBY subsidi BBM yang terlalu besar, mengakibatkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan menjadi terlalu sedikit. Demkian juga biaya pembangunan infrastruktur akan semakin minim. dia menegaskan bahwa kenaikan BBM merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena akan memberi dampak eknomi dan sosial. [pkssumut.or.id]
DPD PKS Siak - Download Android App
