Fakta : Fitnah TEMPO ke PKS Sumbar Tidak Benar

pkssiak.org - Mari kita baca kembali Jawaban atas Fitnah Majalah Tempo Tentang Safari Dakwah PKS yang telah direlease Islamedia pada 14 Maret 2013

Islamedia - Sebenarnya malas membahas masalah tentang proposal Safari Dakwah PKS ini, karena rasanya media televisi masih trauma untuk mem-blowup jika tak terbukti dan justru menjadi blunder lagi.

Tapi lain hal dengan media TEMPO yang katanya sudah mau bangkrut. Mereka terang-terangan menyatakan bahwa dana Safari Dakwah PKS merupakan korupsi tanpa alasan yang jelas, ababil. Belum lagi si TEMPO terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan PKS. Emang loe siape?

TEMPO pada edisi 11-17 Maret 2014 membuat judul berita “Hikayat Proposal Dari Tangan Tuhan” yang memojokkan Safari Dakwah PKS dan menggambarkan PKS korupsi di mana-mana.

Kita mulai deh penjelasan terkait dana Safari Dakwah PKS yang katanya masuk APBD Sumbar.

Yang harus dipahami pertama, PKS adalah partai yang besar dengan target yang besar tak mungkin lakukan kecerobohan dana untuk Safari Dakwah PKS. Jika dana Safari Dakwah PKS dimasukkan melalui proposal kiriman yang beralamat di TB Simatupang, maka ini adalah tindakan bodoh dari partai sebesar PKS.

Dana Safari Dakwah PKS yang masuk sebesar 1,9 Miliar. Dana yang tidak sedikit tapi kok justru bisa masuk lewat Banggar ya? Apa yang di Banggar juga kecipratan? Atau justru itu titipan Gubernur Sumbar yang juga kader PKS? Sehingga dana bisa nyalip tanpa disadari.

Gubernur Sumbar sudah menyatakan bahwa dia tak tahu-menahu mengenai proposal Safari Dakwah PKS yang bisa masuk APBD Sumbar. Dan rupanya ada yang mengaku. Yang mengaku adalah Kepala Binsos Provinsi – yang kemudian telah dibebastugaskan hari ini – bahwa dia yang memasukkan proposal Safari Dakwah PKS.

Pengakuan dia atas kesalahannya diperjelas di hadapan Inspektorat Provinsi bahwa dialah telah memasukkan proposal Safari Dakwah PKS. Sikap kenegarawanan dari Gubernur Sumbar pun sudah terlihat dengan meminta maaf di media bahwa ini keteledoran pegawainya memasukkan proposal tersebut.

Kepala Bansos mengatakan bahwa dia memasukkan proposal itu tanpa konsultasi dengan Gubernur terlebih dahulu. Dia juga tidak tahu proposal tersebut dari siapa. Saat ini Kepala Bansos tersebut sudah dikenakan sanksi dan telah dibebastugaskan.

Yang lebih aneh lagi Ketua DPW PKS Sumbar Trianda Farhan – yang juga anggota DPRD Provinsi Sumbar – juga tidak tahu mengenai proposal dana Safari Dakwah PKS masuk APBD Sumbar. Trianda juga sudah menegaskan untuk menghapus anggaran tersebut setelah tahu masuk ke dalam APBD Sumbar, karena memang tidak pernah memasukkan proposal tersebut.

Fraksi PKS juga menegaskan agar hal ini diusut tuntas dengan membentuk PANSUS agar semakin jelas dari mana datangnya proposal ini. Tapi Fraksi lain minta gunakan hak angket. PKS dan Irwan Prayitno nyatakan siap agar dibongkar sekalian siapa di balik proposal ini.

Kesiapan PKS dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno karena memang tidak pernah mengajukan proposal ini untuk dimasukkan ke dalam APBD Sumbar. Lalu siapa di balik semua ini??

Harus diperjelas terlebih dahulu bahwa dana 1,9 miliar lebih ini belum digunakan sama sekali. Jadi belum ada indikasi korupsi. Dana tersebut belum digunakan karena masih dalam bentuk rencana anggaran. Ini banyak tidak dijelaskan oleh media. Jelas maksudnya agar PKS terkesan korupsi.

Perusakan citra PKS dan Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar dari PKS yang dikenal masyarakat dengan kinerja dan prestasinya, mengambil momen kriminalisasi LHI yang masih menuai pertanyaan besar atas kebenarannya. Selain dimanfaatkan media, momen ini juga dimanfaatkan pihak-pihak yang tak sabar maju di Pilkada Gubernur Sumbar selanjutnya. Mereka sadar menjatuhkan Irwan Prayitno tidaklah mudah karena beliau telah banyak membuktikan hasil kerja Sumbar menjadi lebih baik, dan ini momen yang tepat menurut mereka.

Jika orang-orang Sumbar jeli, pasti tahu mana yang mau curi start dengan memanfaatkan momen ini untuk melanggeng ke kursi Gubernur. Yang masih terus diburu adalah siapakah pengirim proposal tersebut. PKS Sumbar dan Irwan Prayitno siap jika DPRD menggunakan hak angket agar semakin jelas.

Demikian penjelasan terkait proposal dana Safari Dakwah PKS yang masuk APBD Sumbar. Jika ada yang mengatakan bahwa telah dikorupsi, itu tidak benar. Dana yang dialokasikan untuk Safari Dakwah PKS tersebut belum digunakan sama sekali dan telah dihapus setelah diketahui ada penyimpangan.

Kita tunggu episode selanjutnya tentang hal ini. [twitter/@udafaguza/dktn]

*http://www.facebook.com/photo.php?fbid=576880599010689&l=ffef4af865