Fahri Hamzah: KPK Senang Bikin Aturan Enggak Jelas

pkssiak.org, JAKARTA - Kisruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan mobil mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi terus berlanjut. 

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menilai KPK menyalahi aturan hukum yang ada. Kata dia, sejarah didirikannya KPK agar bisa membawa lembaga penegak hukum lainnya bekerja secara demokratis dan terbuka. Namun, KPK justru bekerja sebealiknya.

"Amandemen keempat UUD 1945, itu jelas mengatakan bahwa 88 persen ketentuan UUD sekarang ini dari 199 ketentuan itu, adalah ketentuan baru. Jadi hanya 12 persen ketentuan lama. Artinya, kita ini memasuki demokrasi secara utuh. Karena itu semua prosedur dan mekanisme kita itu harus demokratis. Dalam transisi itu dicipatakan KPK dengan maksud mengantarkan lembaga negara yang lain itu kepada mekanisme demokratis," kata Fahri, Minggu (12/5/2013).

KPK kata dia, saat ini tengah asyik bermain dengan ketidakjelasaan aturan dalam penegakan hukum yang mereka jalankan. "Misalnya, kalau mau penegakan hukum yang tuntas itu ada tiga yang saya bilang itu, yang sistemik ya. Pertama bikin aturan yang jelas. Justru, KPK itu senang menggunakan aturan yang tidak jelas. Jadi KPK menikmati ketidakjelasan aturan. Dan bahkan menggunakan ketidakjelasan itu bahan permainan," imbuhnya.

Fahri juga heran dengan KPK yang justru menjadi lembaga yang sangat tertutup. Seharusnya, kata dia jika memakai hukum publik KPK harus terbuka.

"Yang kedua membuat institusi yang terbuka. KPK sangat tertutup. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Saya besok ini malah sedang mengusulkan kalau mereka jadi memanggil Anis Matta. Kami mau minta penyidikan pada pak Anis itu dibuka. Taruh kamera di depan, kami mau nonton, kamu nanya apa sih. Kan hukum publik yang dipakai. Jadi jangan anda tertutup dengan alasan ini banyak rahasia segala macam, padahal itu untuk menutupi kebegoan, itu aja. Makanya saya bilang, jadi institusinya harus dibuka," tegasnya.

"Jadi kalau di luar negeri itu kan, anda begitu datang itu jelas, anda datang ketemu siapa sampai jam berapa. Kemudian itu ditaruh, dimonitor siapa yang meriksa anda, dalam kasus apa, pasal apa yang dituduhkan pada anda itu disebutkan. Bahkan, kalau itu di sana, orang diproses oleh negara itu ada miranda rule," pungkasnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta KPK berhenti beretorika dalam penegakan hukum. Fahri menilai, penegakan hukum terhadap mantan Presiden PKS, Luthfi Hasaan tak ubahnya sebuah festival.

"Retorika seperti ini hentikanlah, kalau mau jadi penegak hukum yang bener lah. Harus jelas, tertulis dan tidak boleh diinterpretasi," kata Fahri di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (11/5/2013), malam.

Komentar ini dia lontarkan, sebab dia menilai KPK cenderung melakukan penyerangan terhadap PKS melalui kasus Luthfi. "Padahal transfer Fathanah itu ada ribuan, kenapa orang yang tak terkait PKS enggak dipanggil, kenapa yang terkait PKS dipanggil. Ini festivalisasi, karena anda (KPK) ingin menyerang PKS, bahwa PKS brengsek, kira-kira begitu," jelasnya.

Festivalisasi yang dimaksudnya adalah nama-nama perempuan yang terus dikeluarkan KPK yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi impor daging sapi. "Kalau membuat hukum untuk festival, ramai-ramai, manggil cewek ini itu, bahkan besok kan ada lagi nama perempuan artis senior bekas narkoba, apa itu penegakan hukum," tegasnya.