pkssiak.org, Jakarta - PKS merangkul Muhammadiyah membentuk forum legislasi untuk membedah terkait beberapa Undang-Undang. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai hal itu penting karena banyak RUU usulan pemerintah yang semangatanya represif.
“Negara menilai kebebasan saat ini tidak terkendali lalu membuat Undang-undang yang represif. Saat saya di komisi III saya kritik Densus dan KPK, karena saya tahu ada elemen represif,” kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah dalam dialog dengan PP Muhammadiyah di kantor Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Selasa (21/5/2013).
“Begitu juga dengan RUU Ormas, selalu kalau proposal datang dari pemerintah elemen represifnya kuat,” imbuhanya.
Fahri menuturkan, dirinya tengah membahas tentang RUU Imigrasi dalam panja. Draf RUU itu juga dinilai semangatnya represif, sama dengan RUU KUHP dan KUHAP.
“Pemerintah tidak membaca amandemen keempat, mereka lompat bahwa keadaan saat ini tidak terkendali maka kita (pemerintah) ketatkan kontrol itu,” ungkapnya.
Karenanya, selain forum legislasi yang mempertemukan tim legislasi PKS dan Muhammadiyah, Fahri juga mengusulkan adanya data center untuk menginventarisir beberapa Undang-undang yang dinilai represif.
“Memang perlu semacam data center untuk mengidentifikasi (RUU) betapa banyak akibat dari kegamangan transisional dalam legislasi,” ucapnya.
“Muhammadiyah didirikan jauh sebelum proklamasi, maka wajar kalau peran sejarah ini dianggap harus lebih besar juga bagi Muhammadiyah,” imbuh politisi PKS yang kerap kritis menyikapi KPK.
[detik]

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App