Aktifis Pemberdayaan Petani: Yang Memusuhi PKS Tidak Hanya Elite Politik Pro Neolib, Tapi Juga TNC
By: admin
Kamis, 30 Mei 2013
0
pkssiak.org - Tahukah
anda, kata teman saya kemarin ketika kami bertemu di Rumah Daun, rezim
SBY memang tidak berpihak kepada petani yang notabene adalah mayoritas
komunitas di negeri ini. Kalaulah dia mencintai demokrasi maka dia harus
berpihak kepada Petani. Cobalah lihat faktanya sejak periode
2004-2009. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada
tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye akan
mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani,
hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk. Mau
bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya
terjadi 10.000 hektar per tahun.Kepemilikan lahan para petani yang dari
tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di
Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Belum lagi
konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan
dipenjarakan. Dalam konflik agraria setidaknya petani kecil yang
tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga
(KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Dan ini
terus meningkat sampai kini. Bayangkanlah. Bagaimana rasa kemanusiaan
kita orang terdidik yang hidup diberi Allah cukup ilmu dan harta. Apakah
ini dibiarkan saja? katanya geram.
Apakah
memang begitu adanya ? tanya saya. Hal tersebut memang tidak banyak
diketahui oleh kalangan menengah atas yang tinggal dikota besar.
Katanya. Karena kelompok menengah diuntungkan oleh geliat investasi
akibat liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang
memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai
lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Ini benar benar menjual potensi lahan
kepada kekuatan modal. Lebih jahat ketimbang Belanda ketika era
colonial yang hanya memberikan konsesi lahan selama 75 tahun. Belum lagi
dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi
2008-2009 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan
yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food
estate). BIla modal berkuasa atas lahan maka modal juga berkuasa
terhadap tekhnologi pangan. 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh
asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal
petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang
mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Kalaupun ada program Go-Organic
2010, itu hanya menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini
tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari
total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi
industri kimia.
Petani
setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang
tidak pasti, dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan
pangan import. Dampaknya jangan kaget bila banyak petani rugi dan
akhirnya terpaksa melepas tanahnya dan memilih menjadi buruh tani.
Infrastruktur pedesaan yang rusak membuat ongkos hidup menjadi mahal
sehingga menjadi buruh migrant dikota lebih baik ketimbang menjadi buruh
tani yang dibayar seadanya. Ya platform rezim SBY bersama Partai
Demokrat sudah jelas bahwa kalau beli lebih murah kenapa harus produksi.
Untuk menjaga stabilitas pangan, pemerintah lebih memilih
mengalokasikan anggaran subsidi import beras daripada menggunakan dana
subsidi itu untuk program pemberdayaan petani berproduksi. Mengapa PKS
dari awal mendukung SBY Tanya saya. Karena kesamaan platform dalam visi
keadilan ekonomi dan sosial kepada rakyat kecil khususnya petani.
Karenanya SBY setuju memberi posisi Menteri Pertanian kepada PKS. Tapi
bulan madu hanya sebentar. SBY mulai bersikap jelas bahwa ia berbeda
dengan PKS. Kekuasaan Menteri Pertanian yang bersifat strategis dibidang
pangan dilucuti dan dialihkan kepada MenKo Perekonomian dan Menteri
Perdagangan, yang keduanya adalah tangan kanan SBY dan pro neolib. Tentu
hal ini sangat merugikan misi perjuangan PKS. Apalagi pos APBN untuk
pemberdayaan petani dan swasembada pangan selalu dihadang oleh Menteri
Keuangan dan kandas di DPR. Selanjutnya adalah pertikaian terselubung
terus terjadi dengan terbukti semakin tidak seiramanya team PKS di
parlemen dalam mendukung kebijakan SBY.
Kekuatan
kartel Produk Pertanian sudah menggurita disemua lini kekuasaan negeri
ini dalam bentuk UU dan Peraturan. Namun ada satu kartel produk pangan
berupa daging yang sedang berusaha untuk menjadi pengendali di
Indonesia. Tujuannya sama dengan produk pertanian lainnya, yaitu
menghancurkan kekuatan peternak berproduksi dan membuka peluang
ketergantungan akan impor. Itulah yang dihadang dengan sekuat tenaga
oleh PKS melalui Menteri dan kader kadernya diseluruh Indonesia. Impor
sapi berhasil ditekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
(3/2/2013), realisasi tahun ini merupakan realisasi terendah dalam 5
tahun terakhir sejak tahun 2008. Kementerian Pertanian dari tahun ke
tahun terus menurunkan kuota impor. Tahun 2013 ini impor hanya 15 persen
dari kebutuhan nasional. Tahun 2014 akan turun lagi menjadi 10%.
Menurut FAO (food and agricultural organization), impor 10% dari
kebutuhan nasional sudah masuk kategori swasembada daging. Impor daging
ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru,
Amerika Serikat. Tentu negara negara inilah yang meradang marah akibat
kebijakan pengurangan impor daging. Isu kenaikan harga daging dan kasus
suap quota impor daging sapi sangat kencang gaung politiknya
dibandingkan ancaman nasip petani dan peternak yang berada dijurang
kemelaratan akibat kebijakan neolib.
Memang
citra PKS tercoreng oleh skandal suap yang mana menempatkan Ahmad
Fathanah dan Eks Presdien PKS (Lufti Hasan Ishaq -LHI) sebagai
tersangka. Apakah benar demikian kasusnya? Tanya saya. Teman itu tidak
berkomentar banyak. Dia memang bukan kader PKS. Dia hanya aktifis untuk
pemberdayaan Petani. Namun dia hanya ingin mengingatkan bahwa sampai
saat ini belum ada bukti LHI terbukti syah melakukan pidana. KPK sedang
berusaha mengatur strategi menjadikan LHI sebagai tersangka melalui UU
Pencucian uang. LHI bisa saja memang terbukti bersalah dan dipenjara.
Namun program PKS membela Petani tidak akan pernah surut. Ini soal
Keadilan dan Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. PKS adalah Partai
Idiologi. Lawan mereka sekarang bukan hanya elite politik pro neolib
tapi juga adalah TNC ( Transnational Corporation ) yang berada dibalik
kartel bisnis Pertanian dan peternakan. Menurutnya , PKS tidak akan
pernah kalah dan dikalahkan. Semua kader PKS tahu pasti peta perjuangan
mereka. Tahu pasti siapa musuh mereka dan tahu pasti resiko perjuangan
itu. Mereka siap untuk itu...begitulah keyakinan mereka dalam mengemban
idiologi partai.
Sumber: Erizeli Bandaro
DPD PKS Siak - Download Android App
