UN Gagal Serentak, Legislator PKS Desak SBY Jewer Kemendikbud

pkssiak.org - Kepulauan Riau (15/04) - Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, disela-sela kunker resesnya turut memantau pelaksanaan UN yang ternyata gagal dilaksanakan serentak se-Indonesia. Di samping mendoakan kesuksesan bagi para siswa peserta UN, Herlini juga mengkritisi kinerja Kemdikbud yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dengan tertundanya UN di  sebelas propinsi ini, semakin melengkapi "hat trick" keteledoran Kemdikbud selama enam bulan terakhir.

Karena itu, Herlini berpendapat, Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang keteledoran serupa.

"Tertundanya UN di  sebelas  propinsi ini merupakan keteledoran yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian. Mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan," tegas Herlini sembari minta Presiden SBY agar berani menjewer Mendikbud dan jajarannya.

Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemdikbud sestrategis ini.

 "Tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambing hitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. Kalau pun itu benar adanya, setidaknya hat trick keteledoran ini memperlihatkan Kepemimpinan Pak Beye tidak berhasil menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dengan program-program Kemdikbud, atau mensinergikan eksekusi program antara pusat dengan daerah. Pasti itu ada akar masalahnya yang dibiarkan berlarut-larut," ungkap Herlini.

Secara khusus anggota legislatif Dapil Kepri ini menyoroti kelemahan Kemdikbud dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaiannya itu didasarkan hasil audit BPK dari tahun ketahun.

"Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud, wajar saja disclaimer terus. Yang jadi soal adalah, cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013. Sebaiknya BPK dan KPK lebih merapat lagi ke Kemdikbud, agar kasusnya tidak terus berulang," harap Herlini kepada lembaga negara yang tengah getol mencegah korupsi atau distorsi di Kementerian/Lembaga.

Secara khusus Herlini menyayangkan Mendikbud dan jajarannya kerap umbar keyakinan serba beres, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15 April 2013, pihak Kemdikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T. Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan jumlah soal UN.

 "Nyatanya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi soal UN ditemukan nyaris dibanyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah. Praktis persiapan UN tahun ini menubruk Prosedur Operasi Standar yang digariskan BNSP. Jadi, hemat saya tidak baiklah ada Kementerian yang selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol," ujarnya.

 Jika kebiasaan ini dibiarkan, Herlini memprediksi pengadaan buku siswa dan babon penunjang Kurikulum 2013 pun akan bernasib sama. Karena itu, ia termasuk anggota dewan yang belum yakin Kemdikbud mampu mengimplementasikan Kurikulum Baru pada Juli 2013.

"Ini adalah pelajaran berharga bagi masyarakat pendidikan Indonesia, agar tidak terbuai lagi dengan pernyataan-pernyataan Kemdikbud yang tidak opersional. Jika UN tertunda di 11 propinsi, namanya kan bukan ujian nasional lagi, melainkan 'UN-11'. Sekali lag ini baru UN yang sejatinya rutin tiap tahun dengan anggaran sekira 600 milyar rupiah, dimana hampir seperenamnya habis untuk mencetak soal UN. Bagaiamana ceritanya nanti pengadaan buku penunjang dadakan, Kurikulum 2013, senilai Rp 1 triliun lebih? Waktunya mepet lagi," pungkas legislator Fraksi PKS memperingatkan Kemdikbud yang kerap menganggap serba beres.