Presiden Mursi Kompromi dengan Para Hakim dan Oposisi
By: Abul Ezz
Selasa, 30 April 2013
0
Keinginan tersebut dikemukakan setelah pemerintah berencana menurunkan usia pensiun bagi hakim. Rencana tersebut mengancam ribuan hakim pensiun dini dan memicu kemarahan.
Sebagaimana diketahui bahwa para hakim pengadilan dipenuhi oleh para loyalis mantan presiden, Hosni Mubarak yang selalu berseberangan dengan Presiden sekarang, Muhammad Mursi sejak dipilih rakyat Mesir secara sah, Juni 2012. Inilah yang menjadi sumber masalah peradilan di Mesir saat ini.
Perselisihan dan pertikaian dengan pengadilan memburuk pekan lalu ketika parlemen mendesak untuk membatalkan penurunan usia pensiun bagi hakim. Rencananya usia pensiun diturunkan dari 70 menjadi 60 tahun. Hal itu akan mempengaruhi sekitar 25% dari 13 ribu hakim dan jaksa Mesir.
Presiden Mesir dan para hakim akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Kompromi yang dilakukan kedua belah bertujuan meredam tekanan dari kelompok garis kanan pendukung Mursi kepada ribuan hakim di Mesir.
Kelompok Islam pendukung Mursi sebelumnya mengusulan perubahan undang-undang yang mengancam tiga ribu hakim di Mesir. Usulan ini adalah perubahan aturan pensiun dari 70 tahun menjadi 60 tahun.
Aturan ini jelas mengakhiri masa bakti hakim senior yang selama ini menentang pemerintahan Mursi. Setelah tiga jam melakukan dialog, Presiden dan Dewan Pengadilan Tertinggi sepakat menggelar konferensi sistem peradilan masa depan Mesir yang bisa diterima kedua pihak.
Kesepakatan ini merupakan langkah mengalahnya partainya Ikhwanul Muslimin, Hizbul Hurriyah wal ‘Adalah yang menguasai pemerintahan. Apalagi rencana itu bertepatan dengan penolakan terhadap rencana undang-undang yang berniat melakukan pembersihan di dalam pengadilan.
Juru bicara Kepresidenan mengatakan melalui stasiun televisi pemerintah, bahwa Presiden Mursi memuji gagasan konferensi keadilan dan berencana memulai persiapan pada hari Selasa depan.
Jubir itu mengatakan, Mursi secara pribadi akan mengadopsi semua kesimpulan dari konferensi tersebut dan menyampaikannya kepada dewan legislatif.
Seorang anggota Dewan Pengadilan Tertinggi mengatakan draf hukum pendukung Mursi yang selama ini ditentang habis-habisan oleh hakim, pengacara, partai oposisi dan kelompok HAM, akan dibekukan hingga konferensi usai. Saat itu, presiden diharapkan sudah menyajikan sebuah draft baru.
*http://www.dakwatuna.com
DPD PKS Siak - Download Android App
