PKS: Hentikan JLNT, Jokowi Tidak Punya Program yang Jelas
By: Abul Ezz
Rabu, 24 April 2013
0
![]() |
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin |
Menurut
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, penghentian proyek
JLNT tersebut merupakan suatu tindakan yang menggambarkan ketidakjelasan
pemerintahan Jokowi-Ahok dalam hal transportasi. Anggota Fraksi PKS ini
pun menegaskan, Jokowi-Ahok harus punya rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD) yang konsisten.
“RPJMD
Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai
kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada time line,” tegas
Nurdin kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta
Pusat, Selasa (23/4/2013).
Nurdin
menjelaskan, jika tidak ada kejelasan pembanguna berdasarkan RPJMD,
maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai
akan pupus.
“Kalau
tidak jelas apa programnya, tidak ada time linenya, soal perhubungan
juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?,” kata Nurdin.
Nurdin
pun menyarankan Jokowi agar jangan ‘malu-malu’ untuk membuka berkas
pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum
dirinya. Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil
simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatynya populis.
“Jokowi
harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus,
mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun,
ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit,” katanya.
“Perlu
dibedakan antara konsep pembangunan jakarta dan aspirasi pemilih, dan
orang yang mengaku memilih, misalnya PKL penataan seberapa banyak yang
sesuai dengan rasio warga DKI, rasio kios yang ada di Jakarta, butuh ada
perhitungannya. Jangan sampai isu populis ini setahun ini butuh
rasionalisasi lagi. Jangan populis terus sepanjang periode,” tambah
Nurdin. [rj/dtk/dakwatuna]
DPD PKS Siak - Download Android App