PKS: BLT Hanya Menimbulkan Kekacauan
By: Abul Ezz
Sabtu, 13 April 2013
0
pkssiak.org, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran kompensasi penaikan BBM bersubsidi
berbentuk bantuan langsung tunai (BLT). Sejumlah fraksi di DPR pun
mengambil ancang-ancang untuk menolak program itu.
Sekretaris F-Hanura di DPR Saleh Husin menilai pemberian BLT itu tidak tepat dan justru berdampak buruk karena lebih condong ke nuansa politik. "Saya kira tidak tepat jika pemerintah terlalu terbiasa mengajari rakyat dengan memberikan BLT. Itu adalah pendidikan yang kurang baik dan membuat masyarakat kita menjadi malas," ujar Saleh di Jakarta, Jumat (12/4).
Pihaknya justru berpendapat alangkah baiknya jika dana tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, angkutan umum sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat kelas bawah. "Kita kan punya pengalaman BLT masa lalu yang manfaat buat masyarakat bawahnya tidak terlalu efektif. Jadi masa mau begitu lagi?" kata dia.
Ketua DPP PKS Sohibul Iman mengatakan, pemerintah tidak perlu menyediakan kompensasi berupa BLT. Sebab, pengalaman sebelumnya BLT hanya menimbulkan kekacauan.
"Pilihan kebijakan itu banyak, harus dicari yang terbaik. Kalau ada skema yang tidak perlu BLT, kenapa harus skema BLT? BLT itu rumit, dulu saja banyak salah sasaran dan terjadi kekacauan," ucap dia.
Meskipun begitu, dirinya enggan terlalu dini mengatakan di balik ini ada unsur politis. "Kecuali kalau memang ada maksud lain di balik BLT, itu soal lain. Publik yang akan menilai," imbuhnya.
Sohibul menjelaskan skema pengaturan BBM dan BLT sebaiknya dengan lakukan BBM bersubidi dengan dua harga. Adapun maksud Sohibul adalah campuran antara pengendalian dan penaikan yang juga merupakan opsi kedua dari tiga opsi yang pernah disarankan PKS melalui surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal tahun lalu.
"Jadi untuk motor dan mobil penumpang dan barang harga Premium tetap Rp 4.500/liter. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, harga Premium dinaikkan menjadi Rp6.000/liter. Sehingga rakyat miskin tetapp mendapat haknya dan yang mampu (pemilik mobil pribadi) juga punya dua pilihan yaitu Pertamax atau Premium harga Rp6.000 per liter," jelasnya.
Kebijakan ini disebutnya sebagai upaya discriminative and affirmative policy. "Diskriminatif karena ada pembedaan harga, sementara afirmatif karena ada pembelaan terhadap yang tidak mampu," pungkasnya.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menilai kebijakan menaikkan harga BBM saat menjelang pemilu pernah menimbulkan kontroversi dan mengganggu rasa keadilan politik bagi peserta Pemilu 2009.
"Pemaksaan kebijakan tersebut oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung partai politik koalisinya pada waktu itu akhirnya telah menimbulkan krisis legitimasi atas kemenangan partai pemerintah. Sebab, kompensasi penaikan BBM tersebut melalui kebijakan BLT kepada rakyat dianggap sebagai faktor dominan yang berhasil mendongkrak citra dan dukungan rakyat kepada partai pemerintah," kata dia..
Basarah menduga jika pemerintah kembali akan menaikkan bbm, dari segi moral politik sangatlah tidak terpuji karena telah melanggar standar etik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang adil dan beradab.
"Walaupun pemerintah punya kewenangan akan hak itu, sangatlah tidak terpuji karena telah melanggar standar etik penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang adil dan beradab," tandasnya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, BLT selalu dijadikan alat politik partai pemerintah jika berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.
"Kami lebih setuju dana subsidi BBM itu untuk biaya kesehatan rakyat gratis dan pendidikan gratis 12 tahun. Atau hingga tamat SMA bagi rakyat. Apa yang hendak dilakukan pemerintah terkait BLT BBM itu modus kecurangan politik. Kami juga mengimbau partai lain untuk menolak," tukasnya.[metrotvnews]
Sekretaris F-Hanura di DPR Saleh Husin menilai pemberian BLT itu tidak tepat dan justru berdampak buruk karena lebih condong ke nuansa politik. "Saya kira tidak tepat jika pemerintah terlalu terbiasa mengajari rakyat dengan memberikan BLT. Itu adalah pendidikan yang kurang baik dan membuat masyarakat kita menjadi malas," ujar Saleh di Jakarta, Jumat (12/4).
Pihaknya justru berpendapat alangkah baiknya jika dana tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, angkutan umum sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat kelas bawah. "Kita kan punya pengalaman BLT masa lalu yang manfaat buat masyarakat bawahnya tidak terlalu efektif. Jadi masa mau begitu lagi?" kata dia.
Ketua DPP PKS Sohibul Iman mengatakan, pemerintah tidak perlu menyediakan kompensasi berupa BLT. Sebab, pengalaman sebelumnya BLT hanya menimbulkan kekacauan.
"Pilihan kebijakan itu banyak, harus dicari yang terbaik. Kalau ada skema yang tidak perlu BLT, kenapa harus skema BLT? BLT itu rumit, dulu saja banyak salah sasaran dan terjadi kekacauan," ucap dia.
Meskipun begitu, dirinya enggan terlalu dini mengatakan di balik ini ada unsur politis. "Kecuali kalau memang ada maksud lain di balik BLT, itu soal lain. Publik yang akan menilai," imbuhnya.
Sohibul menjelaskan skema pengaturan BBM dan BLT sebaiknya dengan lakukan BBM bersubidi dengan dua harga. Adapun maksud Sohibul adalah campuran antara pengendalian dan penaikan yang juga merupakan opsi kedua dari tiga opsi yang pernah disarankan PKS melalui surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal tahun lalu.
"Jadi untuk motor dan mobil penumpang dan barang harga Premium tetap Rp 4.500/liter. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, harga Premium dinaikkan menjadi Rp6.000/liter. Sehingga rakyat miskin tetapp mendapat haknya dan yang mampu (pemilik mobil pribadi) juga punya dua pilihan yaitu Pertamax atau Premium harga Rp6.000 per liter," jelasnya.
Kebijakan ini disebutnya sebagai upaya discriminative and affirmative policy. "Diskriminatif karena ada pembedaan harga, sementara afirmatif karena ada pembelaan terhadap yang tidak mampu," pungkasnya.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menilai kebijakan menaikkan harga BBM saat menjelang pemilu pernah menimbulkan kontroversi dan mengganggu rasa keadilan politik bagi peserta Pemilu 2009.
"Pemaksaan kebijakan tersebut oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung partai politik koalisinya pada waktu itu akhirnya telah menimbulkan krisis legitimasi atas kemenangan partai pemerintah. Sebab, kompensasi penaikan BBM tersebut melalui kebijakan BLT kepada rakyat dianggap sebagai faktor dominan yang berhasil mendongkrak citra dan dukungan rakyat kepada partai pemerintah," kata dia..
Basarah menduga jika pemerintah kembali akan menaikkan bbm, dari segi moral politik sangatlah tidak terpuji karena telah melanggar standar etik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang adil dan beradab.
"Walaupun pemerintah punya kewenangan akan hak itu, sangatlah tidak terpuji karena telah melanggar standar etik penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang adil dan beradab," tandasnya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, BLT selalu dijadikan alat politik partai pemerintah jika berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.
"Kami lebih setuju dana subsidi BBM itu untuk biaya kesehatan rakyat gratis dan pendidikan gratis 12 tahun. Atau hingga tamat SMA bagi rakyat. Apa yang hendak dilakukan pemerintah terkait BLT BBM itu modus kecurangan politik. Kami juga mengimbau partai lain untuk menolak," tukasnya.[metrotvnews]
DPD PKS Siak - Download Android App
