pkssiak.org, JAKARTA - Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad
Zainuddin, menyayangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013
di 11 Provinsi. Ia menilai persoalan UN ini selalu terjadi setiap
tahunnya sehingga perlu dibuat sebuah lembaga independen yang
menyelenggarakan ujian tersebut. Ia mencontohkan, beberapa negara
memiliki badan khusus (exam board) yang melaksanakan ujian di
masing-masing wilayah, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil
penilaian.
Zainuddin menambahkan, di Amerika maupun India, ujian tidak dilakukan
secara nasional karena dianggap tidak adil bagi siswa minoritas. Setiap
negara bagian memiliki standar yang berbeda. "Mereka melakukan ujian
untuk wilayah masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari
tingkat kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik," ujar
Zainuddin dalam siaran pers yang diterima, Senin (15/4/2013).
Zainuddin meminta agar pemerintah mau mengatur ulang sistem ujian
nasional bagi siswa. Pasalnya, sebanyak 33 provinsi memiliki standar
mutu yang berbeda. "Hal ini sangat dimungkinkan penerapan ujian dapat
dilaksanakan pada tiap daerah. Adapun teknis pelaksananya dapat
dilakukan oleh lembaga Independen yang dapat diawasi oleh pemerintah dan
DPR", kata Zainuddin.
Menurut Zainuddin, penundaan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika
pemerintah benar-benar serius dalam mengatur mekanisme persiapan teknis
berupa bahan pendukung, percetakan soal, pengepakan soal dan distribusi
materi ujian.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan
jadwal ujian nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada
jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang
mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur.
Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta orang di 3.601
SMA/MA dan 1.508 SMK. Mendikbud M Nuh mengemukakan, untuk mencetak
materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan. Dari keenam
percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan,
yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke
Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga.
Kemdikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan
tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan
pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April
2013. (KOMPAS.com)
