Mahalnya Tiket Menuju Senayan, Caleg PKS Tenang Saja. Kenapa?
By: Abul Ezz
Selasa, 23 April 2013
0
pkssiak.org - Menjadi
Anggota DPR RI bukan perkara mudah. Visi dan misi yang kerap diobral
untuk meraih simpati pemilih ternyata kurang mempan lagi.
Uang pun jadi senjata utama Caleg terpilih menjadi anggota DPR. Bukan hanya uang yang konon katanya dibagi-bagi kepada para pemilih menjelang pemungutan suara, melainkan uang untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye di daerah pemilihan (Dapil).
Mulai dari uang untuk membuat atribut kampanye seperti poster, stiker, kartu nama, baliho, spanduk, dan lainnya sebagainya. Adapula anggaran untuk promosi atau iklan di media massa seperti surat kabar, radio, dan sebagainya. Biaya-biaya lainnya seperti kampanye terbuka mengumpulkan massa di gedung atau lapangan terbuka juga perkara mudah.
Semuanya butuh uang mulai dari sound system, penyanyi, dan sebagainya.
"Belum lagi bajunya, spanduknya, biaya bensin, dan dalam acara seperti itu Caleg partai lain harus biayai sendiri," kata Indra, Anggota DPR dari PKS yang kembali akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014 mendatang.
Menurut Indra partai diluar PKS yang tidak memiliki basis massa dan mobilisasi kader yang kurang bagus biasanya mengeluarkan biasa sebesar itu. Sebagai partai kader, Indra mengatakan mobilisasi massa di PKS cukup bagus dan simpatisasi dengan sukarela hadir untuk berkampanye. Beda, kata dia, dengan partai lain yang calegnya harus memberi uang saku atau uang bensin kepada masyarakat yang hadir mengikuti kampanye itu.
Dikatakan dalam Pemilu dana membayar saksi di setiap TPS ongkosnya sangat besar. Kalau satu saksi dibayar Rp 100 ribu dengan total 1000 TPS maka dana yang harus disediakan sebesar Rp 1 miliar. "Itu pengeluarannya banyak loh," kata Indra kemarin. Untuk PKS, menurut dia, Caleg tidak menyediakan saksi sebab sudah disediakan oleh partainya.
Hal senada dikemukakan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat.
"Yang dikhawatirkan jangan sampai pencalegan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dana misalnya berhutang ke bank. Kalau terpilih kita bersyukur kalau tidak terpilih bagaimana?" ujar Martin kemarin.
Tingginya biaya kampanye, lanjut Martin, penyebab seorang Caleg merogoh koceknya dalam-dalam. Dia mencontohkan ketika dalam sebuah daerah pemilihan bilangan pembagi pemilih atau BPP dibutuhkan 200 ribu maka minimal harus mencetak kaos kampanye 150 ribu sebagai buah tangan bagi konstituen. Jika harga sebuah kaos mencapai Rp 10 ribu per kaos maka dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5 miliar. "Itu baru anggaran untuk beli kaos," kata Martin.
Belum lagi misalnya untuk biaya-biaya pembuatan spanduk, baliho atau poster. Dia mengkalkulasi ongkos sebuah baliho sekitar Rp 400 ribu plus biaya pasang di daerah. Jika di daerah pemilihan seorang Caleg ada 10 kecamatan dan misalnya setiap kecamatan dipasang 5 baliho maka biaya dibutuhkan sekitar Rp 20 juta.
Uang pun jadi senjata utama Caleg terpilih menjadi anggota DPR. Bukan hanya uang yang konon katanya dibagi-bagi kepada para pemilih menjelang pemungutan suara, melainkan uang untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye di daerah pemilihan (Dapil).
Mulai dari uang untuk membuat atribut kampanye seperti poster, stiker, kartu nama, baliho, spanduk, dan lainnya sebagainya. Adapula anggaran untuk promosi atau iklan di media massa seperti surat kabar, radio, dan sebagainya. Biaya-biaya lainnya seperti kampanye terbuka mengumpulkan massa di gedung atau lapangan terbuka juga perkara mudah.
Semuanya butuh uang mulai dari sound system, penyanyi, dan sebagainya.
"Belum lagi bajunya, spanduknya, biaya bensin, dan dalam acara seperti itu Caleg partai lain harus biayai sendiri," kata Indra, Anggota DPR dari PKS yang kembali akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014 mendatang.
Menurut Indra partai diluar PKS yang tidak memiliki basis massa dan mobilisasi kader yang kurang bagus biasanya mengeluarkan biasa sebesar itu. Sebagai partai kader, Indra mengatakan mobilisasi massa di PKS cukup bagus dan simpatisasi dengan sukarela hadir untuk berkampanye. Beda, kata dia, dengan partai lain yang calegnya harus memberi uang saku atau uang bensin kepada masyarakat yang hadir mengikuti kampanye itu.
Dikatakan dalam Pemilu dana membayar saksi di setiap TPS ongkosnya sangat besar. Kalau satu saksi dibayar Rp 100 ribu dengan total 1000 TPS maka dana yang harus disediakan sebesar Rp 1 miliar. "Itu pengeluarannya banyak loh," kata Indra kemarin. Untuk PKS, menurut dia, Caleg tidak menyediakan saksi sebab sudah disediakan oleh partainya.
Hal senada dikemukakan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat.
"Yang dikhawatirkan jangan sampai pencalegan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dana misalnya berhutang ke bank. Kalau terpilih kita bersyukur kalau tidak terpilih bagaimana?" ujar Martin kemarin.
Tingginya biaya kampanye, lanjut Martin, penyebab seorang Caleg merogoh koceknya dalam-dalam. Dia mencontohkan ketika dalam sebuah daerah pemilihan bilangan pembagi pemilih atau BPP dibutuhkan 200 ribu maka minimal harus mencetak kaos kampanye 150 ribu sebagai buah tangan bagi konstituen. Jika harga sebuah kaos mencapai Rp 10 ribu per kaos maka dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5 miliar. "Itu baru anggaran untuk beli kaos," kata Martin.
Belum lagi misalnya untuk biaya-biaya pembuatan spanduk, baliho atau poster. Dia mengkalkulasi ongkos sebuah baliho sekitar Rp 400 ribu plus biaya pasang di daerah. Jika di daerah pemilihan seorang Caleg ada 10 kecamatan dan misalnya setiap kecamatan dipasang 5 baliho maka biaya dibutuhkan sekitar Rp 20 juta.
"Jadi semakin luas daerah pemilihan maka semakin besar biaya dikeluarkan," kata Martin.
Untuk biaya pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihan juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Martin mengumpamakan jika dalam setahun diadakan 50 kali pertemuan dan hadir sekitar 200 orang setiap pertemuan maka sudah pasti disediakan uang makan dan sebagainya termasuk biaya menyewa tempat pertemuan. Jika sekali pertemuan menghabiskan sekitar Rp 15 juta maka menghabiskan anggaran Rp 750 juta.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung dalam penelitian disertasi doktornya yang banyak dipublikasikan menyebut biaya yang dikeluarkan seorang Caleg untuk menjadi anggota DPR bisa menghabiskan uang hingga Rp 6 miliar.
Besaran biaya kampanye itu tergantung pada latarbelakang caleg. Misalnya Pramono mengatakan dari hasil penelitian untuk disertasinya memperlihatkan pada kampanye Pemilu 2009 ada anggota yang mengeluarkan uang hingga Rp 20 miliar. Jika dirata-rata, pengeluaran untuk kampanye anggota antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.
Ia merinci pengeluaran kampanye untuk pengurus partai atau aktivis antara Rp 500 juta-Rp 1,2 miliar, anggota TNI/Polri dan birokrat antara Rp 800 juta-Rp 2 miliar, dan pengusaha Rp 1,2-Rp 6 miliar dimana diperkirakan angka itu akan naik pada Pemilu 2014 mendatang.[tribunnews.com]
Untuk biaya pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihan juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Martin mengumpamakan jika dalam setahun diadakan 50 kali pertemuan dan hadir sekitar 200 orang setiap pertemuan maka sudah pasti disediakan uang makan dan sebagainya termasuk biaya menyewa tempat pertemuan. Jika sekali pertemuan menghabiskan sekitar Rp 15 juta maka menghabiskan anggaran Rp 750 juta.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung dalam penelitian disertasi doktornya yang banyak dipublikasikan menyebut biaya yang dikeluarkan seorang Caleg untuk menjadi anggota DPR bisa menghabiskan uang hingga Rp 6 miliar.
Besaran biaya kampanye itu tergantung pada latarbelakang caleg. Misalnya Pramono mengatakan dari hasil penelitian untuk disertasinya memperlihatkan pada kampanye Pemilu 2009 ada anggota yang mengeluarkan uang hingga Rp 20 miliar. Jika dirata-rata, pengeluaran untuk kampanye anggota antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.
Ia merinci pengeluaran kampanye untuk pengurus partai atau aktivis antara Rp 500 juta-Rp 1,2 miliar, anggota TNI/Polri dan birokrat antara Rp 800 juta-Rp 2 miliar, dan pengusaha Rp 1,2-Rp 6 miliar dimana diperkirakan angka itu akan naik pada Pemilu 2014 mendatang.[tribunnews.com]
DPD PKS Siak - Download Android App
