Mahalnya Biaya Calon Anggota DPR, Kader PKS Diminta Berpartisipasi Aktif
By: Abul Ezz
Selasa, 23 April 2013
0
pkssiak.org - Mahalnya
biaya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menjadi
rahasia umum. Dalam Pemilu 2009 lalu setiap anggota DPR menghabiskan
dana mulai dari Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim tak memungkiri bila biaya untuk menjadi anggota DPR sangat mahal. Biaya paling mahal kata dia terletak pada biaya alat peraga seperti, kaos, banner, pamplet dan alat sosialisasi lainnya. Baiya alat peraga saja bisa mencapai Rp500 juta lebih.
"Mungkin Rp500 juta itu kurang untuk ongkos alat peraga saja. Belum lagi biaya untuk pertemuan. Tak heran bila biaya operasional kurang lebih dari Rp1 miliar," kata Abdul Hakim saat berbincang dengan Okezone, Senin (22/4/2013).
Dia tak heran dengan hasil penelitian disertasi politikus PDI Perjuangan yang sekaligus Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang menyebutkan bila setiap anggota DPR menghabiskan dana sebesar Rp2 miliar. "Dari hasil penelitian Disertasi Pak Pramono Anung kemarin, setiap anggota DPR menghabiskan Rp2 miliar," kata dia.
Namun, partainya bisa menyiasati mahalnya biaya menjadi calon legislatif. Salah satu cara kata dia, meminta semua kader untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kadernya agar terpilih sebagai anggota DPR.
"Kita minta kader agar berpartisipasi aktif memperjuangkan kader yang berkompetisi sebagai calon anggota DPR. Kader ada yang nyumbang spanduk, banner, alat-alat sosialisasi. Sehingga biaya kampanye menjadi lebih murah," kata dia.
Dia juga tak memungkiri bila pada Pemilu 2014 nanti ongkos untuk jadi anggota DPR bisa menghabiskan dana Rp5 miliar lebih. Pasalnya, dengan sistem politik yang dianut menyebabkan mahalnya biaya politik.
"Justru dengan sistem politik proporsional terbuka saat ini pasti akan demikian, semua pasti jor-joran agar bisa terpilih. Maka tak heran bila prediksi biaya para Caleg nanti bisa lebih dari Rp5 miliar. Sejak awal kita ingin sistem politik kita profesional tertutup, karena sistem politik kita ini sangat liberal," imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya tidak akan ikut terjebak dengan pola jor-joran dengan biaya politik tersebut. "Kami tidak ingin terjebak dengan politik seperti itu, maka kami melakukan pendidikan politik secara santun, sehingga biaya politik efesien, adu program dan visi," pungkasnya.[okezone]
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim tak memungkiri bila biaya untuk menjadi anggota DPR sangat mahal. Biaya paling mahal kata dia terletak pada biaya alat peraga seperti, kaos, banner, pamplet dan alat sosialisasi lainnya. Baiya alat peraga saja bisa mencapai Rp500 juta lebih.
"Mungkin Rp500 juta itu kurang untuk ongkos alat peraga saja. Belum lagi biaya untuk pertemuan. Tak heran bila biaya operasional kurang lebih dari Rp1 miliar," kata Abdul Hakim saat berbincang dengan Okezone, Senin (22/4/2013).
Dia tak heran dengan hasil penelitian disertasi politikus PDI Perjuangan yang sekaligus Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang menyebutkan bila setiap anggota DPR menghabiskan dana sebesar Rp2 miliar. "Dari hasil penelitian Disertasi Pak Pramono Anung kemarin, setiap anggota DPR menghabiskan Rp2 miliar," kata dia.
Namun, partainya bisa menyiasati mahalnya biaya menjadi calon legislatif. Salah satu cara kata dia, meminta semua kader untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kadernya agar terpilih sebagai anggota DPR.
"Kita minta kader agar berpartisipasi aktif memperjuangkan kader yang berkompetisi sebagai calon anggota DPR. Kader ada yang nyumbang spanduk, banner, alat-alat sosialisasi. Sehingga biaya kampanye menjadi lebih murah," kata dia.
Dia juga tak memungkiri bila pada Pemilu 2014 nanti ongkos untuk jadi anggota DPR bisa menghabiskan dana Rp5 miliar lebih. Pasalnya, dengan sistem politik yang dianut menyebabkan mahalnya biaya politik.
"Justru dengan sistem politik proporsional terbuka saat ini pasti akan demikian, semua pasti jor-joran agar bisa terpilih. Maka tak heran bila prediksi biaya para Caleg nanti bisa lebih dari Rp5 miliar. Sejak awal kita ingin sistem politik kita profesional tertutup, karena sistem politik kita ini sangat liberal," imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya tidak akan ikut terjebak dengan pola jor-joran dengan biaya politik tersebut. "Kami tidak ingin terjebak dengan politik seperti itu, maka kami melakukan pendidikan politik secara santun, sehingga biaya politik efesien, adu program dan visi," pungkasnya.[okezone]
DPD PKS Siak - Download Android App
