pkssiak.org - Anggota
DPR RI dari Fraksi PKS Indra tidak menampik kemungkinan ada calon
anggota legislatif (Caleg) DPR tertentu yang mengeluarkan uang hingga
miliaran rupiah untuk kampanye sehingga bisa terpilih menjadi anggota
DPR RI dalam Pemilu 2013 mendatang.
'Karena setiap Caleg berbeda pengeluaran keuangan masing-masing yang tergantung pada popularitas dan luasnya daerah pemilihan," kata Indra ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (22/4/2013).
Menurut dia Caleg yang sudah populer di konstituen tidak butuh biaya besar untuk kampanye karena sudah dikenal.
Demikian pula dengan luasnya daerah pemilihan (Dapil) seorang Caleg akan membuat biaya pengeluaran semakin besar karena ada variabel pengeluaran keuangan seperti untuk spanduk dan atribut kampanye yang tambah banyak.
Dia mencontohkan jika harga satu spanduk sekitar Rp 100 ribu dan dikalikan dengan harga Rp 10 ribu per spanduk maka dibutuhkan dana paling tidak Rp 1 miliar hanya untuk membiayai spanduk. "Belum untuk membiayai speaker, baliho, makanan, dan lainnya," kata Indra.
Di PKS, Indra mengatakan tidak mengeluarkan biaya kampanye sampai miliaran rupiah.
'Karena Alhamdulillah kami partai kader dan mesin politik bergerak dan sudah termobolisasi sejak lama dan banyak hal sudah dikerjakan sejak dini sehingga proses efisiensi sudah ada," kata Indra.
Dia mengatakan Caleg yang selama ini memiliki karya dan berbuat nyata di masyarakat tentu tidak akan membutuhkan dana kampanye yang besar. 'Karena sudah dikenal, sudah populer dan karyanya dirasakan masyarakar," kata dia.
Menurut dia mesin politik PKS efektif untuk memininmalisir biaya kampanye Caleg. Dia mencontohkan seorang kader partai lain yang menyebut bahwa dia harus menyediakan saksi sendiri di setiap TPS ketika pemungutan suara berlangsung.
Meskipun partainya menyediakan saksi namun Caleg itu harus menyediakan saksi sendiri karena khawatir suaranya di TPS diambil temannya sendiri Caleg dari satu partai.
"Kami di PKS tidak seperti itu karena kepercayaan dan kaderisasi sudah terbangun dari awal," kata Indra.
Dikatakan dalam Pemilu dana membayar saksi di setiap TPS ongkosnya sangat besar. Kalau satu saksi dibayar Rp 100 ribu dengan total 1000 TPS maka dana yang harus disediakan sebesar Rp 100 juta. "Itu pengeluarannya banyak loh," kata Indra.
Sebagai partai kader, Indra mengatakan mobilisasi massa di PKS cukup bagus dan simpatisasi dengan sukarela hadir untuk berkampanye. Beda, kata dia, dengan partai lain yang calegnya harus memberi uang saku atau uang bensin kepada masyarakat yang hadir mengikuti kampanye itu.
"Belum lagi bajunya, spanduknya, biaya bensin, dan dalam acara seperti itu Caleg partai lain harus biayai sendiri," kata Indra.
Untuk memasang atribut partai, menurut Indra, juga melibatkan para kader secara sukarela. "Kalau kader partai lain, maaf harus dengan uang saku menggerakkan yang seperti itu. Jadi signifikan antara partai kader dengan partai yang tidak hidup dari proses kaderisasi," kata Indra.[tribunnews]
'Karena setiap Caleg berbeda pengeluaran keuangan masing-masing yang tergantung pada popularitas dan luasnya daerah pemilihan," kata Indra ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (22/4/2013).
Menurut dia Caleg yang sudah populer di konstituen tidak butuh biaya besar untuk kampanye karena sudah dikenal.
Demikian pula dengan luasnya daerah pemilihan (Dapil) seorang Caleg akan membuat biaya pengeluaran semakin besar karena ada variabel pengeluaran keuangan seperti untuk spanduk dan atribut kampanye yang tambah banyak.
Dia mencontohkan jika harga satu spanduk sekitar Rp 100 ribu dan dikalikan dengan harga Rp 10 ribu per spanduk maka dibutuhkan dana paling tidak Rp 1 miliar hanya untuk membiayai spanduk. "Belum untuk membiayai speaker, baliho, makanan, dan lainnya," kata Indra.
Di PKS, Indra mengatakan tidak mengeluarkan biaya kampanye sampai miliaran rupiah.
'Karena Alhamdulillah kami partai kader dan mesin politik bergerak dan sudah termobolisasi sejak lama dan banyak hal sudah dikerjakan sejak dini sehingga proses efisiensi sudah ada," kata Indra.
Dia mengatakan Caleg yang selama ini memiliki karya dan berbuat nyata di masyarakat tentu tidak akan membutuhkan dana kampanye yang besar. 'Karena sudah dikenal, sudah populer dan karyanya dirasakan masyarakar," kata dia.
Menurut dia mesin politik PKS efektif untuk memininmalisir biaya kampanye Caleg. Dia mencontohkan seorang kader partai lain yang menyebut bahwa dia harus menyediakan saksi sendiri di setiap TPS ketika pemungutan suara berlangsung.
Meskipun partainya menyediakan saksi namun Caleg itu harus menyediakan saksi sendiri karena khawatir suaranya di TPS diambil temannya sendiri Caleg dari satu partai.
"Kami di PKS tidak seperti itu karena kepercayaan dan kaderisasi sudah terbangun dari awal," kata Indra.
Dikatakan dalam Pemilu dana membayar saksi di setiap TPS ongkosnya sangat besar. Kalau satu saksi dibayar Rp 100 ribu dengan total 1000 TPS maka dana yang harus disediakan sebesar Rp 100 juta. "Itu pengeluarannya banyak loh," kata Indra.
Sebagai partai kader, Indra mengatakan mobilisasi massa di PKS cukup bagus dan simpatisasi dengan sukarela hadir untuk berkampanye. Beda, kata dia, dengan partai lain yang calegnya harus memberi uang saku atau uang bensin kepada masyarakat yang hadir mengikuti kampanye itu.
"Belum lagi bajunya, spanduknya, biaya bensin, dan dalam acara seperti itu Caleg partai lain harus biayai sendiri," kata Indra.
Untuk memasang atribut partai, menurut Indra, juga melibatkan para kader secara sukarela. "Kalau kader partai lain, maaf harus dengan uang saku menggerakkan yang seperti itu. Jadi signifikan antara partai kader dengan partai yang tidak hidup dari proses kaderisasi," kata Indra.[tribunnews]
