Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti dengan meyakinkan.
MK memang melihat sejumlah kesalahan. Terkait dalil adanya kesalahan dalam penjumlahan surat suara serta kelebihan suara sebanyak 111 suara, yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang seharusnya. MK menyatakan memang terjadi kesalahan penjumlahan untuk pasangan calon nomor 2 di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, yang seharusnya 124 suara menjadi hanya 120 suara. Akan tetapi, kesalahan itu telah diperbaiki KPU Kota Sukabumi
Pemohon juga mendalilkan kelebihan suara yang tidak jelas keberadaannya di TPS 13 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang. Namun MK menilai dalil tersebut tidak didukung bukti yang meyakinkan.
Pasangan Mulyono-Jona juga mempersoalkan tentang pembukaan kotak suara, sebelum rapat pleno penghitungan suara di KPU Sukabumi dimulai. Namun berdasarkan keterangan KPU Sukabumi, pembukaan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri agar pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara angka-angka dalam formulir rekapitulasi penghitungan suara, benar-benar terjaga dan sesuai apa adanya.
MK tidak dapat membenarkan tindakan pembukaan kotak suara tersebut, karena hal itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugiaan dari pihak lain yang berkepentingan. Namun, tindakan KPU tersebut bukan termasuk pelanggaran terstruktur, sistemtis, dan masif, yang berpengaruh siginifikan terhadap hasil pemilu.
http://regional.kompas.com
