JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang lolos verifikasi untuk berlaga di Pemilu 2014. Sebagai salah satu partai yang menjadi peserta pemilu mendatang, PKS giat berkonsolidasi.

Sejumlah survei mengatakan popularitas partai-partai Islam mengalami banyak penurunan. Bahkan tidak masuk lima besar di survei-survei yang ada. Tapi, mantan Ketua MPR yang juga pendiri PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan lembaga survei bukan Tuhan yang tahu segala-galanya.

Hidayat juga mengatakan bahwa PKS bukan partai malaikat. Menurutnya, PKS partai yang berisi orang-orang saja. "Kami berupaya untuk menjadi partai yang ketika salah mau dikoreksi," imbuhnya.

Kepada Arya Sinulingga, Pemimpin Redaksi MNC News, Hidayat Nur Wahid menceritakan kisah dan strategi PKS dalam berpolitik di One on One, MNC News.

PKS jadi salah satu partai yang lolos verifikasi. Jumlah partai makin sedikit, bagaimana Anda melihat partai-partai yang ada?

Semuanya kelas berat. Mereka semua partai lama. NasDem adalah partai baru yang dipimpin orang-orang lama. Sehingga mereka pasti sudah memiliki pengalaman yang sangat lama. Mudah-mudahan menjadi pemilu yang sangat fair, lebih berkualitas untuk melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas juga.

Untuk itu kita memang harus membuat strategi untuk merealisasikan target. Prinsipnya kami akan selalu mengatakan, kami tidak menjual mimpi, kami tidak menjual janji. Kami menampilkan apa yang selama ini menjadi track record PKS.

Kalau orang mengatakan antikorupsi, bagi PKS itu sudah pekerjaan sehari-hari. Kalau orang mengatakan pemimpin yang cerdas, bersih, dan peduli rakyat, ada atau tidak ada pemilu selalu akan kami lakukan.

Tapi, hasil survei mengatakan partai-partai Islam mengalami banyak penurunan. Bahkan tidak masuk lima besar di survei-survei yang ada?

Selalu saya katakan bahwa kami menghormati lembaga survei sebagai realitas demokrasi. Tapi boleh juga dong kami mengkritisi mereka. Yang kita lihat, ketika lembaga survei mengatakan bahwa kalau pemilu diselenggarakan hari ini. Kalau kita berbicara kemenangan Aher di Jawa Barat, misalnya, seminggu sebelum pemilu, semua lembaga survei salah. Lembaga survei juga salah saat Pemilukada Jakarta putaran pertama, maupun putaran kedua. Semuanya salah.

Jadi, kami katakan lembaga survei bukan Tuhan yang tahu segala-galanya. Dia juga bukan hantu yang harus kita takuti. Dia hanyalah realitas yang menyorot kondisi pada masa tertentu. Bagi kami, itu merupakan sebuah cambuk untuk lebih baik, untuk lebih kerja keras lagi.

Persepsi masyarakat terhadap PKS sebagai partai yang bersih juga berkurang. Apalagi anggota PKS selalu disebutkan berkali-kali dalam kasus-kasus korupsi?

Saya juga menegaskan bahwa PKS bukan partai malaikat. PKS partai yang berisi orang-orang saja. Kami berupaya untuk menjadi partai yang ketika salah mau dikoreksi. Beberapa nama yang disebutkan itu kalau kita boleh men-challenge, siapa sih mereka? Kalau orang menyebut nama tertentu misalnya sudah dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

Ada yang mengatakan PKS menjadi partai yang tidak begitu konsisten. Artinya, tidak begitu dianggap berteman dalam koalisi dengan SBY. Ketika berkoalisi dan ada kebijakan dari SBY, PKS tidak mendukung?

Saya harus tegaskan bahwa koalisi itu ada MoU yang harus ditandatangani. Salah satu MoU ditegaskan bahwa kita dalam konteks di parlemen tetap diberikan ruang untuk melaksanakan peran-peran keparlemenan kita. Parlemen memiliki tiga peran utama, terkait dengan masalahbudgeting, regulating, dan controlling.

Kalau mengontrol, kita dapat mempertanyakan kebijakan. Apalagi kami memahami bahwa yang namanya koalisi bukan asal bapak senang. Koalisi yang baik menurut kami adalah ketika melihat saudaranya jatuh terpeleset akan masuk jurang, tak akan kami biarkan dia masuk jurang.

Semestinya dalam sebuah koalisi ada sebuah proses sebelum masuk ke parlemen. Tetapi mengapa terjadi seperti itu?

Nah itu, dari yang selama ini kita kritisi, sering kali hanya dijadikan sebagai stempel, yaitu stempel kebijakan apa saja yang harus diambil. Harusnya sesuai dengan MoU yang kita tanda tangani memang pertemuan berkala antara Pak SBY dengan pimpinan partai-partai koalisi. Di situlah yang mesti kita bicarakan sebelum ada kebijakan yang heboh di tingkat publik, heboh di tingkat DPR. Harusnya sudah kita selesaikan di sini. Kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, tetapi yang sering terjadi adalah tidak ada pembahasan, tidak ada keputusan, dan kita dipanggil untuk mendukung.

Kemarin, ada yang menarik ketika PKS mengapresiasi office boy yang mengembalikan uang Rp100 juta. Nah, PKS langsung bilang bahwa ini mau jadi caleg dari PKS?

Karena sikap jujur dia, karena sikap dia yang tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Karena keberanian memulangkan uang Rp100 juta itu. Kondisi ini kalau kita hargai dengan rupiah, mungkin triliunan, dan Rp100 juta itu tidak menjadi amat besar.

Office boy tidak menjadi sangat penting. Tetapi manusia semacam ini yang kita perlukan sebagai wakil rakyat. Ini bisa menjadi tren yang kemudian bisa kita apresiasi.

Bapak sebagai Ketua MPR, lalu harus turun panggung ketika PKS mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Apakah tidak ada calon atau kader lain sehingga bapak harus turun tangan ke Jakarta?

Dulunya saya presiden partai. Faktanya saya tidak mencalonkan, tetapi dicalonkan. Ya, ini adalah tradisi partai kami sebagai partai kader. Satu posisi yang sengaja kami ambil demikian. Ada partai yang mengambil jenis sebagai partai massa, yang berorientasi mengumpulkan massa dengan segala risikonya.

Karena kami partai kader, kami terbiasa melaksanakan perintah maupun program partai. Itulah yang harus kami nomor satukan.

Nah, sekarang ada tren baru di kepemimpinan. Dulu gayanya seperti SBY, yang ganteng, tinggi, sopan santun. Sekarang ada tren baru, namanya blusukan yang dimulai oleh Pak Jokowi dan Dahlan Iskan. Sekarang Pak SBY mengikuti jejak ini, blusukan juga?

Kalau tren blusukan memang benar Pak Jokowi yang memopulerkan. Tetapi, perilaku pemimpin yang turun ke rakyat, langsung terjun ke rakyat, Bung Karno dulu juga melakukannya. Pak Harto juga melakukan itu. Nah, kami juga. Di PKS itu sudah pekerjaan sehari-hari. Saya dulu menjadi presiden partai, kami bertemu rakyat, menginap di rumah rakyat. Kami makan dan ke sawah dengan mereka, kemudian mengalami banjir dengan mereka.

Apa yang mereka hidupi kita hidupi, itu juga menjadi bagian yang dahulu kami lakukan. Hanya memang sekarang ini adalah era media. Media yang kemudian memublikasikan luar biasa.

Kira-kira bagaimana kriteria dari PKS untuk pemimpin 2014?

Secara prinsip kami menyadari betul, kami hadir di era reformasi. Artinya kami ingin menghadirkan koreksi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di era orde baru dahulu. Oleh karena itu, reformasi dari dahulu sampai sekarang ini dinilai banyak yang belum memuaskan. Pertama-tama tentu diharapkan pemimpin yang bisa merealisasikan cita-cita reformasi. Terkait dengan kedaulatan negara, tentang pemberantasan korupsi, pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak bisa ditawar-tawar adalah pemimpin harus punya komitmen dan track record.

Ada kader PKS yang sesuai dengan kriteria itu?

Tentu kami yakin ada. Permasalahannya adalah pemilihan presiden tentu berbeda dengan pemilihan gubernur atau wali kota maupun bupati. Pada pemilihan gubernur, yang independen pun bahkan boleh mencalonkan. Tidak ada sistem presidential threshold. Tetapi kalau pemilihan presiden, ada sistem presidential threshold. Jadi kami harus tetap realistis.

Kembali ke pribadi, Pak. Bapak siap jadi calon presiden dari PKS?

Saya sudah mengatakan bahwa saya sudah menjadi Presiden PKS, bahkan dua kali. Untuk pemilihan presiden ke depan tentunya partai yang akan menentukan. Saya sebagai kader partai tentu akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai. Tentu kalau partai mengusung Presiden PKS sekarang, Pak Lutfi Hasan, untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari PKS, tentunya saya akan berada di garda terdepan, membela dia dan memenangkan program partai.